Kapitalisme rentier menguasai kebijakan ekonomi global—benarkah Indonesia juga terjebak dalam siklusnya? Yanuar Rizky membedah fakta di balik privatisasi aset negara.
DALAM dunia ekonomi global yang semakin kompleks, perdebatan mengenai kapitalisme negara (state capitalism) dan privatisasi aset negara terus menjadi sorotan.
Yanuar Rizky, ekonom dari Bright Institute, dalam presentasi berjudul Danantara : State (Rentier) Capitalism Privatisasi (Rente) Aset atau Negara pada gelaran Diskusi Akhir Pekan, Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita dengan topik Plus Minus Danantara, Minggu (09/03/2025) menyoroti bagaimana konsep kapitalisme rentier (rentier capitalism) mempengaruhi kebijakan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Menurut Yanuar Rizky, kapitalisme rentier adalah model ekonomi di mana keuntungan dihasilkan bukan dari produksi barang dan jasa, tetapi dari kepemilikan aset dan eksploitasi rente ekonomi.
Dalam konteks negara berkembang, pendekatan ini sering kali diterapkan dalam bentuk sekuritisasi pembiayaan pembangunan.
Sekuritisasi ini, yang awalnya dipopulerkan setelah Perang Dunia II dalam sistem keuangan global, berujung pada penciptaan mekanisme cetak uang dari uang melalui berbagai instrumen keuangan.
Yanuar mengutip kajian Demir (2007) yang menunjukkan bahwa sekuritisasi sering kali gagal mendorong investasi jangka panjang di sektor riil karena lebih menguntungkan bagi pemilik modal dibandingkan bagi pembangunan nasional.
Pelajaran dari Krisis Ekonomi 1980 dan 1998
Yanuar menyoroti bagaimana sekuritisasi keuangan telah menjadi penyebab utama krisis ekonomi di berbagai belahan dunia.
Salah satu contoh yang ia angkat adalah krisis utang Amerika Latin pada tahun 1980-an. Negara-negara seperti Meksiko dan Argentina mengalami gagal bayar akibat kejatuhan harga minyak, padahal sebelumnya mereka mengandalkan surat utang berbasis pendapatan dari sektor energi.
Di Indonesia, krisis moneter Asia 1998 juga memberikan dampak besar terhadap kebijakan keuangan negara.
Menurut Yanuar, kebijakan privatisasi BUMN yang diadopsi setelah krisis justru semakin memperkuat kapitalisme rentier, di mana pengelolaan aset negara lebih menguntungkan segelintir pihak ketimbang kepentingan publik.
Sebagai solusi, Yanuar mengusulkan transformasi model pengelolaan aset negara yang lebih berkelanjutan. Ia menyoroti pendekatan yang dilakukan oleh negara seperti Norwegia dan China dalam membentuk dana investasi negara (Sovereign Wealth Fund/SWF).
Norwegia, misalnya, mendirikan Global Pension Fund dari hasil surplus minyak dan gas untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi warganya.
Sementara itu, China membentuk China Investment Corporation (CIC) untuk mengelola keuntungan dari sektor keuangan dan perdagangan internasional.
Indonesia sendiri telah mulai menerapkan konsep SWF melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).
Namun, Yanuar menekankan bahwa keberhasilan model ini bergantung pada transparansi pengelolaan dan pemanfaatannya yang benar-benar mengarah pada pembangunan sektor riil.
Dalam rilisnya, Yanuar juga membahas dampak kebijakan moneter terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ia menunjukkan bagaimana normalisasi kebijakan Quantitative Easing (QE) oleh The Fed dapat mempengaruhi likuiditas global, yang pada akhirnya berimbas pada volatilitas kurs dan inflasi di negara berkembang seperti Indonesia.
Menurutnya, ketergantungan terhadap kebijakan moneter eksternal harus diimbangi dengan strategi internal yang lebih kuat.
Salah satu pendekatan yang ia usulkan adalah penerapan QE berbasis rupiah yang dikombinasikan dengan kebijakan fiskal aktif untuk mendorong investasi domestik.
Mitigasi Risiko Perbankan dan Strategi Jangka Panjang
Yanuar menyoroti bahwa strategi perbankan Indonesia dalam menjaga kecukupan modal (CAR) masih terlalu bertumpu pada pasar surat utang.
Ia menekankan perlunya reformasi dalam manajemen perbankan agar lebih berorientasi pada intermediasi keuangan yang mendukung pertumbuhan sektor riil.
Dalam jangka panjang, ia menyarankan agar bank tidak hanya bergantung pada Bank Indonesia atau kebijakan The Fed, melainkan juga membangun sistem mitigasi risiko yang lebih mandiri.
Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi biaya operasional serta mendorong pendapatan dari sektor produktif, bukan sekadar keuntungan dari surat berharga.
Pandangan Yanuar Rizky memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan ekonomi yang berbasis kapitalisme rentier.
Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan paradigma, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus ekonomi yang lebih menguntungkan para pemilik modal dibandingkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Melalui transformasi model pengelolaan aset negara, reformasi kebijakan moneter, serta strategi perbankan yang lebih inklusif, Indonesia dapat bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
Namun, semua ini memerlukan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan agar tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar terealisasi demi kesejahteraan masyarakat luas. []
