“lalu, kinerja ekspor menunjukkan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi yakni tumbuh 16,22%, disusul impor 15,03%, konsumsi rumah tangga 4,34%, PMTB/Investasi 4,09%, dan konsumsi pemerintah terkontraksi 7,74%,” tambahnya.
“Namun, dampak negatif kenaikan komoditas, juga sudah dirasakan rakyat Indonesia. Diantaranya berupa kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng, hingga akhirnya pemerintah memutuskan melarang ekspor RBD Palm Olein atau bahan baku minyak goreng. Kebijakan ini diberlakukan sampai tercapai minyak goreng curah Rp14 ribu per liter di pasar tradisonal,” tegasnya.
“Komoditas lainnya yang memberikan andil terhadap naiknya inflasi pada April 2022 antara lain daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, dan ikan segar. Selain itu, yang turut mendorong inflasi adalah bahan bakar rumah tangga, BBM, dan angkutan udara,” lanjutnya.
Politisi dari Dapil Jawa Barat (Jabar IV) mengajak semua pihak untuk menyikapi secara bijak tantangan inflasi yang sudah di depan mata. Perlu diwaspadai, namun tidak perlu panik berlebihan. Angka inflasi 5 hingga 6 persen sejatinya masih moderat. Hal tersebut karena masih stabilnya harga pangan dan nilai tukar rupiah yang didukung masih kuatnya cadangan devisa hasil dari surplus perdagangan selama 23 bulan berturut-turut.
Namun demikian, pihak-pihak terkait sebaiknya perlu menyiapkan mitigasi menghadapi tantangan inflasi. Pertama, Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, perlu memperkuat koordinasi menyiapkan kebijakan yang tepat. Kinerja KSSK sudah terbukti berhasil menganggulangi dampak Pandemi Covid-19. Dengan prestasi tersebut, KSSK juga diyakini akan mampu menghadapi tantangan inflasi.
Kedua, lanjut Hergun, naiknya inflasi sejatinya menunjukkan pulihnya daya beli dan berhasilnya pemulihan ekonomi nasional. Karena itu pemerintah perlu mendorong penguatan daya beli masyarakat dengan kebijakan fiskal yang tepat, serta menjamin ketersediaan produk di pasaran secara melimpah sehingga mampu memenuhi demand masyarakat. Lalu, BI dan OJK juga perlu mendukung dengan melanjutkan kebijakan yang akomodatif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan.
“Terpenting, pemerintah harus menyelamatkan rakyat kecil yang terdampak kenaikan harga dengan memperkuat program perlindungan sosial (Perlinsos). Ada dua manfaat sekaligus, yaitu memperkuat daya beli masyarakat dan menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah rakyat dalam menghadapi tantangan inflasi,” tegasnya.