Mengutip Harvard Business Review, media dan pemerintah menciptakan sandiwara demi melayani kepentingan mereka sendiri, tetapi menyesatkan publik. Para pejabat memenuhi kebutuhan media akan drama dengan mengarang krisis dan mengelola panggung tanggapannya sehingga dapat meningkatkan prestise dan kekuasaannya. Dan, anehnya, jurnalis melaporkan rekayasa itu.
Kedua belah pihak memahami artikel-artikel itu manipulasi untuk membesarkan citra dan gagal dalam menginformasikan publik tentang isu-isu kebijakan dan kegiatan pemerintah yang lebih kompleks.
Bagi Weiver, budaya berbohong menjadi wacana dan perilaku pejabat yang berusaha mengumpulkan kekuatan jurnalisme agar dapat mendukung tujuannya dan jurnalis berusaha mengkooptasi pejabat publik serta swasta dalam menemukan dan meliput cerita tentang krisis dan tanggap darurat.
Kini, di tanah air maraknya hoaks dan merajalelanya buzzer bisa menjadi efek langsung dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap jurnalis. Bukan itu saja, Reuters Institute Digital News Reports 2021 menemukan hanya 39 persen masyarakat Indonesia yang memercayai berita.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka seyogyanya agar jurnalis kembali menunaikan tugasnya dengan berpedoman teguh pada kode etik jurnalistik dan juga UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Sudah semestinya indikator-indikator penting tentang ketidakpercayaan publik ini dapat dijadikan cemeti bagi jurnalis tanah air untuk kembali kepada marwah kebenaran. [dmr]