Jokowi dianggap masih berutang janji atas persoalan banjir Jakarta yang belum kunjung beres.
BARISAN.CO – Sejak disahkannya RUU Ibu Kota Negara (IKN) oleh DPR RI dan Pemerintah sejak 18 Januari 2022, secara resmi Indonesia akan memiliki Ibu Kota Negara baru pengganti Jakarta.
Ditargetkan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan rampung pada 2045, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-100.
Salah satu urgensi dari pemindahan ibu kota ini karena Jakarta dianggap tidak lagi kondusif. Hal ini termasuk permasalahan banjir yang melanda setiap tahun dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut.
Dalam Mimbar Virtual “Penurunan Muka Tanah di Jakarta, Pindah Ibu Kota Bisakah Jadi Solusi?”, Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun mengatakan, pemindahan ibu kota itu sebagai tanda betapa gagapnya pemerintah mengatasi masalah di Jakarta.
Dia ingat bagaimana Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam janji politiknya saat maju Pipres 2014 menyampaikan, masalah banjir dan persolan ibu kota lebih mudah diatasi jika jadi Presiden.
“Dengan itikad baik, saya memilih Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2014 karena menilai janji politik akan memulihkan sungai Ciliwung dan ada solusi dalam menyelamatkan lingkungan hidup di Jakarta. Namun, yang terlihat saat ini justru bertolak belakang,” kata Asun pada Rabu (25/1/2023).
Dalam kesempatan itu, Asun menyampaikan, variabel yang selama ini diabaikan adalah soal laju sedimentasi sungai. Menurutnya, daratan Jakarta sendiri terbentuk dari sedimentasi sungai yang disebut dengan tanah aluvial atau Kota Delta.
“Artinya, permasalahan sedimentasi sungai ini karena adanya permasalahan di pemanfaatan ruang lindung hulu yang beralih fungsi dari kebun sayur, dan lainnya. Tentunya, laju sedimentasi sungai sekarang lebih masif dari zaman sebelum perambahan di kawasan hulu,” kata Asun.
Menurut Asun, hal ini tidak diungkapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenpUPR) melalui program normalisasi sungai dengan mengalirkan, mengeruk, dan melebarkan sungai, sehingga bisa meningkatkan kapasitas air menjadi 570 meter per detik ke laut.
“Variabel sedimentasi ini tidak pernah diutarakan dari persoalan sedimentasi dari kawasan hulu sampai akumulasi sedimentasi yang diperparah oleh betonisasi sungai. Jadi, sekali banjir di sempadan sungai itu lumpurnya bertambah itu hampir 20 cm,” lanjutnya.
Inilah yang membuat Asun mengkritisi langkah pemerintah yang memilih normalisasi ketimbang naturalisasi.
“Hal ini berhubungan fungsi sempadan sungai itu sebagai daerah kawasan lindung untuk ekologi varian sungai. Sempadan sungai menangkap sedimen lumpur sungai dan itu dihilangkan oleh program normalisasi sungai yang membeton atau buat tembok beton di sempadan sungai,” tambahnya.