Namun demikian, Asun berharap hal itu tidak terjadi.
“Kalau terjadi, Kementerian PUPR harus menanggung jumlah jiwa yang meninggal kalau kampung-kampung itu tenggelam karena tanggul jebol itu. Tembok sungai juga tidak begitu kokoh,” imbuhnya.
Risiko tanggul sungai jebol mengakibatkan korban jiwa pernah terjadi pada tahun 2013. Tanggul Laturharhary jebol, yang mengakibatkan banjir besar di Kawasan Sudirman-Thamrin, Bundaran HI hingga Istana Negara, korban jiwa meninggal karena terjebak dan tenggelam di gedung basement gedung, terangnya.
Masalah selanjutnya, Asun menjelaskan, air banjir dan sedimentasi di dalam kampung terjebak di sisi dalam tembok tanggul terperangkap oleh tingginya tanggul itu sendiri, sebelum adanya betonisasi, sedimentasi sungai hanya tinggal disemprot saja ketika banjir surut, sekarang ini tidak lagi dapat dilakukan.
“Ini juga membuat masalah baru. Genangan-genangan air jadi sarang nyamuk dan kita lihat sekarang, Jakarta akan menjadi Kota Seribu Pompa,” paparnya.
Data banjir 1 Januari 2020, ketinggian debit air melebihi tinggi tembok, jelasnya.
“Kemudian, pompa yang diandalkan rusak, banjir di Kampung Pulo Bukit Duri itu jadi lebih lama karena harus menunggu seminggu airnya dipompa keluar. Dan seperti yang kami perkirakan, normalisasi di sempadan sungai akan menimbulkan pendangkalan yang parah,” jelasnya.
Asun menerangkan, KemenPUPR juga sangat bermasalah karena kawasan yang dinormalisasi adalah kawasan Selatan Jakarta, yang secara topografi, konturnya masih miring, seperti perosotan.
“Betonisasi akan membuat laju semakin cepat dan daya rusak, yang seharusnya laju debitnya diperlambat sungai yang natural,” tegasnya.
Sementara, ahli hidrologi, Yanto Ph.D., menjelaskan, mindset membuang air secepat-cepatnya air ke laut perlu diubah.
“Menurut saya, ini perlu dievaluasi karena air datang, tapi kenapa langsung kita buang? Mekanisme alam itu tidak langsung terbuang menjadi aliran, tapi masuk dulu ke tanah, infiltrasi, ketika lebih baru dialirkan,” terang Yanto