“Dalam perspektif investor asing, mereka tidak banyak pilihan atas sektor riil investasi di Indonesia yang suka tidak suka membuatnya harus berhadapan dengan praktik kartel, monopoli, dan lobi-lobi bisnis yang ongkosnya tidak sedikit,” kata Farouk Alwyni.
Secara ringkas, Partai Keadilan Sejahtera menilai kisruh KPK perlu diwaspadai sebagai sinyalemen yang memperburuk berbagai lapis masalah, mula-mula adalah kepastian hukum. Buruknya kepastian hukum akan membuka celah korupsi, di mana hal itu pada gilirannya membuat investor asing menganggap Indonesia sebagai pasar yang harus dihindari.
“Pekerjaan beratnya adalah bukan hanya investor asing yang perlu diyakinkan. Investor domestik pun perlu ditahan agar tidak menanamkan modalnya ke luar negeri,” katanya.
PKS menyarankan Presiden Jokowi dapat mengambil tindakan yang menentukan untuk mencegah para bawahannya melakukan pelumpuhan KPK seenaknya sendiri. Farouk mengatakan, faktor kepemimpinan mestinya dapat lebih ditegaskan dalam isu semacam ini.
“PKS menganggap pemecatan 75 pegawai KPK sejatinya adalah bagian dari persoalan pembangunan Indonesia, yakni, apakah kita akan tetap jadi negara dunia ketiga dengan institusi koruptif yang menciptakan high cost economy, atau ingin keluar dari keterbelakangan dan masuk ke jajaran negara maju dengan penerapan tata kelola yang baik. Presiden dalam hal ini harus mampu menunjukkan kepemimpinannya,” tukas Farouk Alwyni. []