SPT ini lah yang biasanya mengalami perubahan hingga dua kali selama realisasi tahun anggaran. Bahkan revisi tetap dilakukan dua kali atau terdapat tiga versi SPT, ketika pada tahun bersangkutan tidak ada APBN Perubahan, seperti tahun 2017 dan 2019.
Dilihat dari satu sisi, hal ini memberi keleluasaan Kementerian Keuangan untuk melakukan beberapa strategi teknis pengelolaan utang. Akan tetapi, hal itu berdampak pengawasan dan kontrol DPR yang menjadi lebih kompleks. Kesulitan publik memahaminya mengakibatkan tema utang sering bersifat kontroversial dan menjadi perbincangan yang tidak produktif.
Penulis mengakui bahwa berbagai pilihan kebijakan tentang utang saat ini memang tidak mudah. Ada kelebihan dan kelemahan tiap strategi. Hanya saja, perencanaan yang baik dan konsisten sangat perlu diisyaratkan oleh otoritas. Bukan hanya publik yang membutuhkannya, pasar pun akan lebih dapat diharapkan bereaksi secara positif dan terukur. [rif]
