BARISAN.CO – PT PLN (Persero) memiliki komitmen untuk memberikan keadilan energi kepada seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan rasio elektrifikasi. Demi mencapai peningkatan hingga 100%, PLN tahun ini sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp.196,8 miliar, dikutip dari laman PLN.
Berkat aksi korporasi itu, rasio elektrifikasi PLN saat ini sudah berada di level 99,5 persen. Sisanya, menurut PLN, mereka masih membutuhkan kucuran dana sebesar Rp.17,96 triliun agar realisasi rasio elektrifikasi mencapai 100%. Uang sebanyak itu nantinya akan dibagi sebesar Rp.6 triliun ke wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Rp.2,03 ke wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Dan, Rp.9,93 triliun ke wilayah Sumatera serta Kalimantan.
Besaran alokasi uang yang dibagi tersebut berdasarkan ketersediaan kebutuhan dan daya dukung masing-masing wilayah. Melansir dari laman PLN, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan untuk memperluas pelayanan listrik hingga ke berbagai desa adalah dengan mengembangkan jaringan transmisi serta mengembangkan pembangkit listrik berbasis sumber daya alam yang ada di daerah setempat untuk mempercepat transisi energi.
Oleh karena itu, pembangunan yang sedang PLN galakkan memiliki fokus yang berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, PLN berfokus pada pengoptimalan pasokan listrik dengan pembangunan infrastruktur. Sementara, di wilayah Kalimantan, PLN memprioritaskan pembangunan transmisi sebagai penghubung PLTA ke daerah-daerah terpencil disana.
Darmawan mengharapkan keterjangkaun listrik ke seluruh daerah dapat menciptakan multiplier effect untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Mulai dari peningkatan pembayaran pajak dan penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan ekonomi sektor riil.
Dukungan PMN
Gayung bersambut, DPR RI melalui Komisi VI turut mendorong peningkatan rasio elektrifikasi 100% itu dengan menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada 2023. Darmawan pun mengapreasiasi langkah tersebut, “PMN ini akan direalisaskan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI (15/06/2022).
Tentunya, peningkatan rasio eletrifikasi tersebut dapat menstimulus keandalan pasokan listrik untuk masyarakat, sehingga ketersediaan listrik menjangkau hingga ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Rencananya, Rp.3,5 triliun dari PMN ini akan digunakan oleh PLN untuk membangun transmisi penghubung listrik ke daerah terpencil sekaligus membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTMG, PLTA, dan PLTM.
Sementara itu, kucuran PMN ini bukanlah yang pertama untuk PLN. Sebelumnya, DPR RI pernah menggelontorkan PMN untuk PLN pada 2020. Hingga triwulan I 2022, sudah 95% dana tersebut terealisasi dengan penyerapan sebesar Rp.4,7 triliun. Sedangkan, PMN 2021 sudah terealisasi 80% dari total dana yang diterima dengan penyerapan mencapai Rp.4 triliun.
Menjelaskan dukungan DPR RI untuk menyuntikkan PMN senilai Rp.10 triliun, M. Sarmudji selaku pemimpin RDP menyebutkan bahwa kucuran PMN itu untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, ia berharap dengan PMN itu PLN dapat memberikan manfaat seluas-luasnya ke masyarakat. [rif]
