Polemik Bendungan Bener memicu berbagai pihak: PBNU, Muhammadiyah, FNKSDA dan Gusdurian mengecam aksi represif aparat,
BARISAN.CO – Bendungan Bener dan Wadas Melawan menjadi trending topik di media sosial setelah ribuan aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas Kecamatan Bener, Kab. Puworejo, Jawa Tengah.
Ribuan polisi melakukan pendampingan pengukuran tanah dan namun juga melakukan penangkapan beberapa warga Wadas. Tidak hanya itu aparat kepolisian juga mencopot banner penolakan pembangunan Bendungan Bener.
Polemik Bendungan Bener memicu berbagai pihak mengecam aksi represif aparat. Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia mengecam represif aparat terhadap warga Desa Wadas.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengecam segala bentuk tindakan aparat kepolisian yang terindikasi bersifat intimidasi, represif dan konfrontatif yang dapat menimbulkan ketakutan, gangguan keamanan dan ketertiban.
“Mengingatkan kepada pihak kepolisian bahwa setiap wara negara berhak dan sah untuk menyampaikan aspirasi dan mengkonsolidasikan gerakannya terkait penyelamatan kelestarian dan masa depan lingkungan,” sebagaimana dikutip dari Rilisnya, Rabu (9/2/2022).
Busyro Muqoddas menambahkan mendesak kepolisian supaya menghentikan penangkapan warga, tim kuasa hukum dan aktivis.
Sementara itu, Font Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) tegas meminta pemerintah untuk menghentikan proyek bendungan dan tambang batu andesit di Desa Wadas.
“Menuntut agar pemerintah menghentikan proyek bendungan dan tambang tersebut, karena bertentangan dengan konstitusi serta kelestarian ekosistem,” ujar Sekretaris Nasional FNKSDA, Wahyu Eka dalam pernyataan sikapnya secara tertulis.
Tidak hanya Pimpinan Pusat Muhammadinyah dan FNKSDA, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga turut menyampaikan pernyataan.
Dikutip dari CNN, Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi meminta pemerintah untuk menempuh jalan musyawarah dalam pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
“Meminta pemerintah tidak menggunakan kekerasan. Dia meyakini kebijakan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula,” imbuhnya.
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid dalam akun Twitternya juga turut perihatin terhadap aksi aparat.
“Atas nama Gusdurian kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta Gubernur Jateng Pak Ganjar Pranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat negara,” tulis Allisa. ([Luk]
