Arif Satria mencontohkan pelaksanaan haji plus yang bisa diraih dengan durasi 12 hingga 15 hari.
BARISAN.CO – Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Arif Satria mengusulkan untuk memangkas lama tinggal di Arab Saudi sebagai solusi mahalnya biaya haji.
“Berkurangnya durasi Ibadah Haji hanya 20-30 hari saja akan memangkas biaya secara signifikan yang harus dibayarkan,” kata Arif dalam Forum Diskusi BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan yang digelar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kamis (9/2/2023).
Rektor IPB University ini mencontohkan pelaksanaan haji plus yang bisa diraih dengan durasi 12 hingga 15 hari. Mereka hanya mengambil kegiatan inti dan pokoknya.
Arif juga menambahkan bahwa yang harus dikedepankan dalam konteks kenaikan ini pun perlu diikuti dengan penguatan tata kelola yang baik, dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
”Soal kenaikan ini, jika memang hal teknis mengalami kenaikan misalnya akomodasi, transportasi kita akan maklum. Memang beban subsidi yang cukup berat ini perlu dipertimbangkan. Saya yakin jika publik diberikan data faktual, pasti menerima,” ujarnya.
Tentang kenaikan Biaya Penyelelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Arif setuju untuk meniadakan subsidi untuk keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji.
“Oleh karena ini pemerintah harus berusaha keras untuk renegosiasi kepada pihak-pihak terkait agar biaya haji makin efisien,” sarannya.
Berdasarkan paparan usulan biaya haji 1444 Hijriah yang disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) beberapa waktu lalu, salah satu poin yang tinggi adalah biaya penerbangan. Disebutkan perhitungan aspek ini mencapai Rp33 juta untuk tiap jamaah.
Arif Satria menilai angka ini relatif sangat mahal jika dibandingkan dengan penerbangan ekonomi biasa. Namun, ia tidak menyangkal jika ada logika atau perhitungan yang berbeda dengan penggunaan penerbangan biasa.
“Penerbangan biasa, orang ke Jeddah paling sekitar Rp10-15 juta. Dana Rp33 juta ini mahal, karena berangkat penuh pulang kosong. Harga penerbangan ini tinggi untuk meng-cover biaya pulang yang kosong tadi,” lanjutnya.
Meski demikian, Arif tetap mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan pihak maskapai. Selanjutnya, menurut Arif pemerintah harus membuat perhitungan dengan pertimbangan riil dan kalkulasi yang moderat, mengingat komponen harga yang ditetapkan juga sudah menghitung keuntungan.
Dalam hal ini, Arif juga mengusulkan Indonesia bisa melakukan investasi akomodasi di Arab Saudi . Sebab, biaya haji setiap tahun sifatnya rutin dan tren haji setiap tahun di Indonesia terus meningkat.
“Aspirasi kita, bagaimana investasi akomodasi menjadi penting dan keniscayaan, karena ini berlangsung setiap tahunnya, sifatnya rutin. Tren orang berangkat haji ini semakin lama semakin meningkat,” jelasnya.
Arif menyebut proses penyelenggaraan ibadah haji di Saudi ini berkaitan dengan politik ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, kegiatan satu tahun sekali ini merupakan bisnis besar.
“Bila memungkinkan ada negosiasi ke pemilik hotel-hotel besar di Arab Saudi, termasuk Mekah dan Madinah. Hotel-hotel tersebut sebagian besar milik negara Barat yang selama ini merupakan mitra ekonomi Indonesia,” tuturnya.
“Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memotong pengurangan biaya haji. Salah satunya juga airport, yang saat ini bertumpu di Jeddah dan Madinah. Ini kalau bisa buka alternatif di tempat lain, Thaif misalnya, bisa dilakukan simulasinya,” Arief, menyarankan.