Scroll untuk baca artikel
Terkini

Proyek Pengadaan Kalender Senilai Rp955 Juta oleh DPR Masih Lanjut?

Redaksi
×

Proyek Pengadaan Kalender Senilai Rp955 Juta oleh DPR Masih Lanjut?

Sebarkan artikel ini

Sekretariat Jenderal DPR bilang batal. Badan Urusan Rumah Tangga DPR bilang lanjut. Senayan belum satu suara soal proyek pengadaan kalender.

BARISAN.CO Tahun 2023 masih empat bulan dari sekarang. Tapi, Dewan Perwakilan Rakyat rupanya sudah ancang-ancang mencetak kalender dengan anggaran Rp955 juta.

Ada dua jenis kalender yang akan dicetak: kalender meja dan kalender gantung. Berdasarkan harga perkiraan, kalender meja dianggarkan Rp27.500 per unit dengan jumlah 5.000 unit. Sedangkan kalender gantung dihargai Rp45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.

Proyek pengadaan ini menuai kritik keras. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), salah satu pihak yang menentang proyek ini, menilai DPR tidak sensitif dengan kondisi rakyat yang sedang serba sulit.

Peneliti Formappi Lucius Karus minta proyek kalender ini untuk dihentikan atau dikurangi anggarannya.

“Proyek kalender ini harus dihentikan atau dikurangi anggarannya. DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana sekaligus mau memperlihatkan kepedulian mereka kepada rakyat,” kata Lucius kepada wartawan, Sabtu (27/8/2022).

Saat Barisanco mengecek situs LPSE DPR RI, Kamis (1/9/2022), tender tersebut memang ada dan diberi nama ‘Pencetakan Kalender DPR RI’ dengan kode 739087.

Namun, pada kolom tahapan tender saat ini, di sana tertulis ‘tender batal’.

Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan keputusan pembatalan proyek pengadaan kalender sudah diambil sejak Senin (29/8/2022).

Akan tetapi rupanya DPR belum satu suara soal kalender. Di sisi lain, di tempat terpisah, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan proyek ini belum dihentikan total.

BURT akan melihat soal besaran usulan anggaran pengadaan kalender tersebut. Selain itu, BURT juga akan melihat apakah kuantitas kalender yang mau dicetak sesuai dengan nilai anggaran atau tidak.

“Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengaturannya supaya tidak membuat polemik, dianggap kemahalan, dianggap kelebihan. Kan itu kebutuhan rutin. Semua institusi dan lembaga pasti mencetak kalender,” ucap dia, dikutip dari CNN. [dmr]