“Pajak yang dibayarkan pejabat harus diumumkan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik, agar rakyat bisa menilai apakah kekayaan mereka sesuai dengan kewajiban pajaknya,” tegas Media.
Ia juga menyoroti lonjakan kekayaan pejabat di kabinet Prabowo-Gibran. Median kekayaan menteri mencapai Rp55,1 miliar atau hampir 50 persen lebih tinggi dibanding kabinet sebelumnya.
Bahkan median kekayaan kabinet saat ini mencapai 671 kali lipat dari median kekayaan penduduk Indonesia.
CELIOS juga melihat ketimpangan besar pada aparat penegak hukum. Gaji pimpinan lembaga hukum disebut bisa lebih dari 20 kali lipat dibanding bawahan. Ketimpangan semakin lebar bila dihitung dengan kekayaan yang diperoleh di luar gaji pokok.
Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai tekanan ekonomi kelas menengah dan kegagalan penerimaan pajak menjadi tanda perlunya reset ekonomi.
“Kelas menengah dibebani pajak, tetapi tidak menikmati manfaatnya. Jumlah mereka semakin menurun, sementara pemerintah juga gagal dalam mengoptimalkan penerimaan pajak,” tutup Huda. []
