BARISAN.CO – Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengatakan bahwa Sekolah Demokrasi berangkat dari keprihatinan atas mundurnya situasi demokrasi di Indonesia. Bila melihat dari 5 tahun terakhir, situasi demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.
“Sebenarnya, situasi kemunduran demokrasi Indonesia adalah sebuah refleksi dari situasi global. Secara global kita alami apa yang disebut oleh Larry Diamond sebagai “Global Democratic Recession”,” jelasnya, Sabtu (2/9/2022).
Lebih lanjut, Wijayanto menjelaskan bilamana melihat dari bukunya Huntington, tentang “Gelombang Demokrasi Ketiga”, dahulu demokrasi mengalami kemunduran dan berubah menjadi otoritarianisme karena kudeta militer.
Akan tetapi, demokrasi kini mengalami penurunan akibat pemimpin yang terpilih secara demokratis, yang justru memberangus demokrasi. Bila merujuk Acemoglu dan Robinson, hal itu terjadi karena oligarki begitu kuat tapi masyarakat sipil begitu lemah.
Menurut inisiator Sekolah Demokrasi ini, untuk memelihara kebebasan dianggap sebagai “jalur yang kecil”, di mana perlu keseimbangan kekuatan antara oligarki dan masyarakat sipil. Nyatanya, masyarakat sipil pada hari ini lemah, akibat represi yang ada. Oleh sebab itu, membangun demokrasi tentu saja harus ada dialog.
“Kita butuh orang untuk mereka yang dari perspektif masyarakat sipil, akademisi, partai politik, jurnalis, dan mahasiswa untuk duduk bersama membangun dialog. Dan masalah sebenarnya adalah kita kekurangan dialog,” ujar Wijayanto.
Sekolah Demokrasi angkatan V ini terselenggara berkat kerja sama antara LP3ES bersama Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan KITLV Leiden.
Acara akan dilaksanakan mulai hari ini 2 September – 4 September 2022 dan diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan luring akan dilaksanakan di Kantor LP3ES, Pangkalan Jati no. 71, Cinere, Depok, Jawa Barat.
Peneliti LP3ES, Bangkir Wiryawan mengatakan peserta yang terpilih hampir 100 orang dengan komposisi jenis kelamin sebesar 70,7% laki-laki dan 29,3% perempuan.
“Secara sebaran wilayah, peserta Sekdem V cukup menyebar, dari 26 provinsi dan provinsi paling banyak jatuh pada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Adapun, untuk komposisi profesi peserta dalam acara ini sangat beragam, antara lain: Mahasiswa, Dosen, Anggota KPU-Bawaslu, Pengurus/Anggota Ormas, ASN, Analisis Hukum, Jurnalis, Peneliti, Guru/Pengajar, dan Advokat,” jelas Wiryawan. [Luk]
