“Kalau ibarat tempat makan, mungkin yang terkenal barangkali restorannya, tapi sebenarnya ada orang yang bekerja untuk menyiapkan makanan itu sehingga jadi enak, terkenal, dan penyajiannya bagus”Tatak Ujiyati
BARISAN.CO – Lima tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Salah satu anggota dari TGUPP adalah Tatak Ujiyati.
Dalam wawancara baru-baru ini, Barisanco menanyakan rencananya pasca 16 Oktober 2022 mendatang. Perempuan lulusan UGM ini menyampaikan, setelah Anies lengser, dia akan kembali menjadi konsultan hukum dan riset.
Sebelum menjabat sebagai TGUPP, Tatak memang memiliki pengalaman di bidang riset termasuk di OXFAM, organisasi nirlaba asal Inggris.
Selama ini, TGUPP sering kali dianggap ‘tidak berguna dan hanya menghabiskan APBD DKI’. Namun, Tatak menjelaskan dengan gamblang, tugas TGUPP yang sering kali tidak tersorot publik.
“TGUPP ini tim Gubernur yang membantu Pak Anies menyelesaikan janji politiknya. Tidak seperti orang lain, Pak Anies membuat 23 janji spesifik, tiap janjinya terdapat detail. Kemudian, janji politik itu ditaruh di RPJMD dan ada rencana pembangunannya,” kata Tatak pada Rabu (14/9/2022).
Dia mengatakan, untuk mencapainya, Anies memerlukan orang yang dapat membantu agar janji-janji tersebut terlaksana.
“Memang ada birokrat yang masing-masih memiliki tugas untuk deliver janji itu. Tapi, bayangkan, apakah Pak Anies akan mampu untuk setiap saat memonitor dan mengelola kepala dinas. Apalagi yang bawahan-bawahan kepala dinas memerintah juga harus dipastikan,” tambah Tatak.
Oleh karenanya, TGUPP menjadi jembatan agar memastikan setiap janji politik Anies berjalan dan tuntas.
“Misalnya, target kampung akurium harus terbangun kapan, apa problemnya, sampai itu terbangun, yang begitu yang mencarikan solusi itu TGUPP sebagai jembatan komunikasi antara Gubernur dengan banyaknya dinas di Pemprov DKI,” lanjutnya.
Banyak anggapan, TGUPP tidak terlihat hasil kerjanya. Ini yang sering kali menjadi polemik di tengah masyarakat di tengah besaran gaji yang diterima mereka.
“Kalau dibilang kerjaannya tidak kelihatan, dinas juga tidak kelihatan kerjanya. Kalau ibarat tempat makan, mungkin yang terkenal barangkali restorannya, tapi sebenarnya ada orang yang bekerja untuk menyiapkan makanan itu sehingga jadi enak, terkenal, dan penyajiannya bagus,” jelas Tatak.
Salah satu hasil kerja Tatak bersama anggota timnya yang lain di TGUPP bidang hukum dan pencegahan korupsi, mereka berhasil memenangkan pembatalan sertifikat baru lahan di Cengkareng Barat.
Kejadian itu bermula, dengan penguasaan tanah aset Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (DKPKP) oleh pihak lain yaitu HM Tinggul seluas kurang lebih 2 Ha. Tanah tersebut sempat diterbitkan sertipikat oleh BPN dan kemudian dibatalkan.
Ahli waris HM Tinggul lantas menggugat BPN di pengadilan menuntut agar pembatalan sertipikat dicabut. Pada akhirnya pengadilan mengabulkan gugatan ahli waris HM Tinggul, bukan karena sah tidaknya kepemilikan, namun karena prosedur pembatalan sertipikat yang dianggap cacat administrasi.
“Pengadilan TUN itu prosedur bukan substansi. Tidak membuktikan apakah tanah itu benar tanah dia atau tanah Pemprov, hanya karena kesalahan prosedur dalam membatalkan, batallah itu, lalu sertifikat itu hidup lagi,” sambung Tatak.
Tatak menuturkan, ahli waris kemudian mengajukan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menghidupkan kembali Nomor Objek Pajak (NOP).
“Birokrasi pemerintah DKI itu sudah memproses, kalau secara SOP itu, ada orang ngajuin NOP, sertifikatnya sah itu harus disetujui. Tadinya birokrat DKI mau menyetujui, terus kita dari KPK Ibukota melihat, lho tanah aset jika NOP-nya itu dikasih, tanah ini hilang,” tuturnya.