Scroll untuk baca artikel
Lingkungan

Soal Ekonomi Hijau, Indonesia Tertinggal dari Afrika Selatan

Redaksi
×

Soal Ekonomi Hijau, Indonesia Tertinggal dari Afrika Selatan

Sebarkan artikel ini

Sikap ambisius Afrika Selatan telah membawa negara ini menempati posisi ke-31 dari 76 negara berdasarkan Indeks Masa Depan Hijau 2022, yang dirilis oleh MIT. Sementara, Indonesia berada di urutan ke-70.

BARISAN.CO – Afrika Selatan adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak ketiga di dunia. Ini membuat negara ini dipaksa membuat mitigasi perubahan iklim melalui Institut Keanekaragaman Hayati Nasional Afrika Selatan (SANBI).

SANBI adalah Entitas Terakreditasi dari Dana Adaptasi dan Dana Iklim Hijau. SANBI mengambil peran guna mendorong kepemilikan negara dan memastikan proyeknya selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Oktober 2016, Dana Iklim Hijau menyetujui akreditasi SANBI dan selama beberapa tahun ke depan, SANBI akan bekerja sama dengan mitra proyek di seluruh Afrika Selatan untuk mengembangkan alur proyeknya.

Sementara, Dana Adaptasi telah menganggarkan dana sekita US$10 juta untuk Afrika Selatan dan mulai mendanai dua proyek di tahun 2015. Membangun ketahanan di DAS uMngeni yang lebih besar, yang sedang dilaksanakan di Kota Distrik uMgungundlovu (UMDM) di KwaZulu-Natal. Juga di Distrik Namakwa dan Mopani di Provinsi Nothern Cape dan Limpopo.

Proyek DAS itu bertujuan mengurangi kerentanan iklim, meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi di permukiman perdesaan. Juga di pinggiran kota dan petani skala kecil yang terancam oleh iklim variabilitas dan perubahan melalui pendekatan adaptasi terpadu.

Hal itu memungkinkan melalui penerapan serangkaian intervensi proyek peka gender yang saling melengkapi, yaitu:

  1. peringatan dini dan sistem tanggap bencana berbasis lingkungan,
  2. solusi infrastruktur ekologi dan teknik yang secara khusus berfokus pada kelompok rentan, termasuk perempuan,
  3. mengintegrasikan penggunaan tanaman tahan iklim dan teknik cerdas iklim ke dalam sistem pertanian baru dan yang telah ada, dan
  4. menyebarluaskan pelajaran adaptasi dan rekomendasi kebijakan guna memfasilitasi peningkatan dan replikasi.

SANBI optimistis, proyek percontohan ini akan membantu meluncurkan proyek adaptasi lain di masa depan, termasuk di dunia internasional.

Selain itu, SANBI berhasil mendukung dua belas organisasi berbasis komunitas dalam mengembangkan dan mengimplementasikan proyek yang bertujuan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui proyek Fasilitas Hibah Kecil (SGF) yang berlangsung dari 2015-2021.

Proyek SGF itu memberikan serangkaian manfaat bagi 1.921 penerima manfaat langsung dan 9.006 penerima manfaat tidak langsung melalui implementasi proyek, seperti mata pencaharian yang tahan iklim, pertanian cerdas iklim, dan pemukiman tahan iklim.

Jonathan Ramayian dari Departemen Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Afrika Selatan mengapresiasi proyek tersebut. Menurutnya, proyek itu sangat berharga untuk implementasi praktis strategi menyangkut adaptasi berbasis masyarakat.

“Dan, memungkinkan Departemen memahami bagaimana donor keuangan internasional dapat digunakan dengan cara yang invatif, sehingga sumber daya mengalir ke masyarakat paling rentan,” katanya.

Sikap Ambisius Ekonomi Hijau di Afrika Selatan

Sikap ambisius Afrika Selatan telah membawa negara ini menempati posisi ke-31 dari 76 negara berdasarkan Indeks Masa Depan Hijau 2022, yang dirilis oleh MIT dengan partnernya Morgan Stanley, Iris Cerimica Group, dan Citrix. Sementara, Indonesia berada di urutan ke-70.

Berdasarkan indeks itu, emisi karbon di Afrika Selatan berada di urutan 39, transisi energi (5), masyarakat hijau (39), inovasi bersih (21), dan kebijakan iklim (48).

Dalam upaya memenuhi target emisi gas rumah kaca yang mendekati nol, Afrika Selatan perlu investasi swasta yang signifikan untuk memfasilitasi transisi ini, kata National Treasury pada November lalu.

Menurut Departemen Keuangan Afrika Selatan, investasi itu akan memerlukan sumber daya domestik dan eksternal, termasuk yuridiksi, seperti Uni Eropa (UE).

Departemen Keuangan negara itu menyebut, mekanisme untuk mendorong, menyederhanakan, dan memfasilitasi arus modal lintas batas yang diperlukan guna memfasilitasi transisi yang adil akan sangat penting jika negaranya ingin mencapai tujuan.

“Mekanisme seperti itu harus cukup sebanding dan dapat dioperasikan untuk mengurangi biaya arus lintas batas diperlukan untuk transisi hijau yang adil,” ungkap departemen itu.