BARISAN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pernyataan pimpinan MPR yang mengusulkan ke presiden agar dirinya dicopot.
Sri Mulyani menegaskan bahwa tak hanya MPR yang dipotong anggarannya, tetapi juga lembaga lain guna memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi Covid-19.
Ia mengungkapkan, saat Indonesia mengalami lonjakan kasus virus corona akibat varian delta, seluruh anggaran kementerian dan lembaga bahkan diubah atau refocusing sebanyak empat kali.
“Seluruh anggaran K/L harus dilakukan refocusing 4 kali. Tujuannya adalah untuk membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” kata Sri Mulyani lewat akun Instagram pribadinya, Rabu (1/12/2021).
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” lanjutnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa Kemenkeu tetap mengalokasikan anggaran untuk pimpinan MPR. Tetapi sesuai dengan mekanisme APBN dan kondisi pandemi Covid-19.
“Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” kata Sri Mulyani.
Ketidakhadiran Rapat
Mengenai rapat bersama MPR, Sri Mulyani mengamini sempat tidak hadir. Namun, itu sudah diwakilkan.
Seperti pada 27 Juli 2021, Sri Mulyani mengirim wakilnya untuk rapat bersama MPR. Kala itu, dia harus rapat internal bersama Presiden Joko Widido.
Kemudian tanggal 28 September 2021, Sri Mulyani harus menghadiri rapat dengan Banggar DPR untuk membahas APBN 2022 yang tidak bisa diwakilkan. Rapat dengan MPR lantas ditunda.
Sebelumnya, pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tak cakap mengelola keuangan negara. Selain itu, anggaran MPR pun dipotong. [rif]