Apakah uang negara benar-benar kembali kepada rakyat? Pertanyaan inilah yang jadi pembuka diskusi hangat dalam Suluk Senen Pahingan edisi ke-36 di Semarang
BARISAN.CO – Edisi ke-36 Suluk Senen Pahingan kembali digelar dengan menghadirkan tema, “Uang Negara, Uang Kita: Apa Hubungannya.” Acara yang berlangsung pada Minggu (4/05/2025) malam di Joglo Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen, Kota Semarang.
Dipandu oleh moderator Bastomi Rifai, gelaran ini tak hanya menghadirkan diskusi hangat mengenai anggaran negara, tetapi juga dimeriahkan oleh penampilan musik dari Kaukab Band dan pembacaan puisi oleh Beno Siang Pamungkas yang turut memperkuat suasana reflektif khas Suluk Senen Pahingan.
Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP), Prof. FX. Sugiyanto, membuka pandangannya dengan sebuah kekhawatiran mendalam terkait kondisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini.
“Dalam pembicaraan mengenai anggaran negara, khususnya APBN, saya merasa perlu untuk mengungkapkan kekhawatiran saya. Saya ingin jujur dan berbicara dengan terbuka mengenai kondisi saat ini, yang menurut saya sangat penting untuk dipertimbangkan oleh kita semua,” ujarnya di hadapan para hadirin.
Menurutnya, efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara memang perlu dilakukan. Namun ia mempertanyakan apakah langkah-langkah penghematan yang dijalankan pemerintah telah dilakukan dengan cara yang tepat.
“Efisiensi bukan hanya soal pengurangan anggaran, melainkan bagaimana kita tetap memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani rakyat, dan inilah yang harus menjadi prioritas dalam pengelolaan APBN,” tegasnya.
Lebih jauh, FX. Sugiyanto menyebut bahwa akar dari berbagai persoalan yang terjadi dalam kebijakan fiskal bukan hanya sekadar teknis ekonomi, melainkan terletak pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia menyinggung pentingnya trust atau kepercayaan publik dalam pelaksanaan kebijakan negara. Dengan merujuk pada kajian-kajian ekonomi politik, ia menekankan bahwa trust adalah elemen vital dalam sistem demokrasi yang sehat.
“Ketika masyarakat percaya pada pemerintah, kebijakan akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Namun sebaliknya, ketika distrust (ketidakpercayaan) meningkat, maka kebijakan meskipun baik di atas kertas akan ditolak secara sosial dan moral,” jelasnya.
Menurut FX. Sugiyanto, ketidakpercayaan publik tersebut sering kali bersumber dari ketimpangan akses terhadap informasi, minimnya partisipasi publik dalam proses kebijakan, serta arogansi kekuasaan dalam mengambil keputusan yang tidak mengindahkan suara masyarakat.
“Dalam hal ini, pembangunan yang tidak partisipatif dan tidak transparan akan melahirkan perlawanan yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga sosial dan ekologis,” jelasnya.
Melanjutkan pembicaraan, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan, mengurai bagaimana struktur ekonomi Indonesia kini tengah menghadapi ketimpangan yang akut dan sistemik.
Ia bahkan menggunakan istilah yang tegas untuk menyebut kecenderungan ekonomi saat ini sebagai mirip dengan bentuk fasisme ekonomi.
“Pada suatu masa, kita pernah mengalami situasi ekonomi yang sangat terkonsentrasi, hampir bisa dibilang seperti fasis, di mana kekuasaan ekonomi hanya dimiliki oleh satu kelompok kecil oligarki,” ungkap Jaya.
Ia menyebut istilah ‘oligard’ yang belakangan sering terdengar dalam perbincangan publik, sebagai representasi dari dominasi kekuasaan ekonomi yang terlampau kuat.
Dari data yang disampaikan, Jaya mengungkapkan bahwa hanya 0,01 persen populasi Indonesia yang menguasai 50 persen dana yang beredar di bank.
Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki tabungan di bawah 100 juta rupiah hanya menguasai sekitar 12 persen dari total nilai tabungan nasional.
“Ini jelas menunjukkan ketimpangan yang tidak hanya terlihat dari sisi kekayaan, tetapi juga dari sisi distribusi tabungan,” katanya.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia kecuali beberapa kelompok seperti pondok pesantren atau organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah tidak memiliki tabungan dalam jumlah besar. Fenomena ini, kata Jaya, menjadi cerminan dari ketimpangan struktural yang lebih mendalam.
“Ketimpangan ini membutuhkan perhatian lebih agar tidak semakin melebar dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi,” tambahnya.
Dalam dimensi lain, KH. Ubaidullah Shodaqoh selaku Pengasuh Suluk Senen Pahingan, turut memberikan penekanan tentang pentingnya keadilan distribusi dalam konteks keislaman.
“Salah satu pelajaran penting yang kami tekankan adalah tentang pemerataan rezeki yang Allah berikan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi harus merata kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu,” ujarnya Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah ini.
KH. Ubaidullah menekankan bahwa cita-cita kemandirian bangsa harus dimulai dari hal yang paling mendasar: ketahanan pangan.
Menurutnya, kedaulatan pangan merupakan pilar utama dalam membangun ketahanan nasional yang sejati.
“Kemandirian suatu bangsa, termasuk ketahanan nasional, tidak mungkin terwujud tanpa adanya kedaulatan pangan yang kuat. Ketahanan pangan menjadi salah satu pondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. []
