BARISAN.CO – Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengatakan pandemi mengubah secara radikal yang selama ini dianggap suatu kenormalan. Dari sudut ekonomi, masa pandemi telah diperkirakan digital ekonomi yang bisa dikembangkan untuk menggantikan ekonomi sekarang ini.
“Ketika lingkungan porak-poranda dan ekonomi tidak mampu merubah dari sistem ekonomi yang eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam (SDA). Hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Juga menafikan efek eksternalitas negatif dari sistem ekonomi. Maka sekaranglah saatnya untuk berubah memperhatikan lingkungan hidup,” tutur Didik dalam Webinar dengan topik Siaga Satu Lingkungan Hidup Indonesia: Solusi Green Economy yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Sabtu (26/6/2021)
Didik menambahkan digital ekonomi, pandemi telah menjadi problem besar mau tidak mau harus dikaitkan menuju green economy. Pandemi telah merusak seluruh tatanan ekonomi, transaksi ekonomi besar dan retail menjadi terhambat.
“Tatanan, sistem produksi yang ada hilang tetapi yang baru belum muncul. Ini merupakan kebalikan dari the creative destruction cycle, yang pada masa ekonomi normal terjadi karena adanya inovasi baru,” terangnya.
Menurut Didik, masa pandemi justru destruction terjadi sebelum adanya inovasi baru. Sistem produksi lama menjadi hancur tetapi belum ada sistem pengganti yang baru. Dari apa yang terjadi, disadari bahwa sistem terbaik masa pandemi hanyalah dengan cara digital.
Didik berpandangan, kita harus membangun infrastruktur digital segera. Contoh cara cepat adalah level electricity yang meski sudah 95 % sampai ke plosok Indonesia. Memanfaatkan tiang listrik tanpa menambah biaya, kabel optik haus disebar di seluruh pelosok agar akses terhadap internat meluas untuk mendukung ekonomi digital.
“Peran pemerintah dibutuhkan untuk mempermudah agar semua tiang listrik yang ada dapat dipasang fiber optic untuk mempercepat tingkat pencapaian akses internet di desa-desa,” tegas Didik
Sementara itu, Associate Professor Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada Poppy Ismalina menyampaikan Indonesia sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim harus secara konsisten mengacu pada program membangun Indonesia hijau.
Green economy
Menurut Poppy Ismalina, agenda perubahan iklim harus ditetapkan yakni perlindungan lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon. Pilihan strategi menuju ke agenda penyelamatan lingkungan hidup dan emisi karbon terletak pada pilihan strategi dan kebijakan ke depan dengan menggunakan sektor riil dan sektor jasa keuangan.
“Konsep pemulihan green economy recovery, harus dilakukan dengan konsisten beserta implementasi yang sustain. Semua agar lingkungan hidup tetap terjaga dan tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata. Tetapi meningkatkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup,” terangnya
Poppy menyayangkan, aspek budget allocation, program mitigasi lingkungan dan adaptasi masih dianggarkan sangat kecil pada APBN 2021-2022. Praktis anggaran tidak mendukung program green economy.
“Belum lagi inkonsistensi kebijakan lingkungan yang sangat kontradiktif dalam UU Ciptaker yang terkesan sangat melindungi pengusaha batubara. Padahal Indonesia masih menempati urutan ke 5 terbesar dunia dalam emisi karbon batubara,” jelasnya.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina Handi Risza mengatakan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi kekayaan tambang Indonesia dilakukan tanpa pernah memikirkan aspek perbaikan lingkungan.
“Hal itu menjadi salah satu sebab mengapa Indonesia tidak bisa melepaskan diri atau tergantung dari hasil komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Akibat perekonomian yang terlalu bergantung pada komoditas. Maka tidak pernah bisa leading menuju industrialisasi pengolahan yang berbasis pada nilai tambah produk SDA,” tegas Handi
Handi menyampaikan, karena tidak terlalu aware dengan keberadaan lingkungan, maka akibatnya terjadi kerusakan hutan primer dengan alih fungsi lahan yang meluas. Pencemaran terjadi di banyak tempat. Terjadi environmental degradation akibat pembangunan yang hanya mengandalkan sektor komoditas SDA.
“Hingga akhirnya Indonesia memiliki 10 masalah besar lingkungan dengan problema sampah nasional 67,8 juta ton sampah, yang merupakan masalah terbesar (40%), dan bencana banjir di urutan kedua (20%),” lanjutnya.
Mengatasi masalah tersebut, menurut Hendi, menjadi tugas pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kebijakan, modal anggara, infrastruktur. Dan birokrasi pemerintahan yang lengkap kiranya sudah harus mulai menata pembangunan pro lingkungan dan sustainable. []
