BARISAN.C0 – Mantan manajer media di Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC), Abdullah Ibhais divonis bersalah karena penyuapan dan penyalahgunaan dana oleh pengadilan banding di Qatar. Namun, hukuman penjaranya dikurangi dari lima tahun menjadi tiga tahun.
Dia sempat dibebaskan sambil menunggu putusan banding, tetapi bulan lalu, Ibhais ditangkap lagi sebelum melancarkan aksi mogok makan sebagai upaya terakhir untuk membersihkan namanya dan menuntut pengadilan yang adil.
Mengutip Al Jazeera, dia mengklaim menjadi sasaran karena berbicara mendukung pekerja migran yang mogok pada Agustus 2019. Akan tetapi, badan yang menyelenggarakan Piala Dunia tahun depan, SC menolak klaim tersebut dan menyebut pria berkewarganegaraan Yordania itu menggelikan, memfitnah, dan benar-benar salah.
Setelah sidang banding, seorang pejabat Qatar menyatakan penyalahgunaan dana negara menjadi kejahatan serius di Qatar dan ini tercemin dalam keputusan pengadilan.
“Kasus Tuan Ibhais mengikuti semua prosedur dan protokol hukum yang tepat. Tuan Ibhais dihukum setelah pemeriksaan yang cermat terhadap banyaknya bukti yang kuat dan kredibel terhadapnya karena meminta suap untuk memengaruhi hasil dari proses pengadaan yang didanai negara,” kata pejabat Qatar tersebut.
Sedangkan saudara laki-laki Ibhais, Ziyad mengungkapkan bahwa kelurganya berencana mengajukan banding, meski mereka memiliki sedikit kepercayaan kepada sistem hukum Qatar. Ibhais sendiri tidak hadir di pengadilan ketika hakim menguatkan vonis bersalah kepadanya.
Menurut pihak keluarga, ketidakhadiran Ibhais bertujuan agar membuatnya tidak terlihat mogok makan dan ini bagian dari upaya berkelanjutan untuk membungkamnya.
Sebelumnya, di tahun 2019, SC melakukan penyelidikan internal setelah adanya aduan dengan bukti dokumen dan visual. Aduan tersebut dari peserta pihak ketiga dalam tender untuk kontrak terkait pengelolaan platform media sosial atas nama SC.
Setelah penyelidikan, pejabat SC mengeluarkan sejumlah karyawan dengan peringatan tertulis, sementara dua orang lainnya termasuk Ibhais diskors.
Keluarga Ibhais mengklaim tidak ada bukti maupun penyelidikan internal SC yang muncul dalam persidangan. Mereka juga menambahkan permintaan untuk melihat dokumen dan tuduhan terhadap Ibhais berulang kali ditolak.
Namun, SC menyebut bukti dan dokumen terkait telah diserahkan kepada otoritas publik yang relevan untuk penyelidikan lebih lanjut. Itu menandai berakhirnya keterlibatan SC dalam kasus itu.
Perlakuan Qatar terhadap pekerja migran dan catatan HAM-nya telah menjadi sorotan sejak terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sementara itu, sistem Kafala yang mengikat pekerja ke sponsor swasta telah dihapuskan sebagai keputusan penting tahun lalu. Sayangnya, pekerja di negara itu masih menghadapi masalah termasuk kasus pelarian palsu dan gaji yang tidak dibayarkan ketika mencoba pindah.
Pada Agustus 2019, sekitar 5.000 pekerja konstruksi mogok kerja terkait dengan gaji yang tidak dibayar dan kondisi kerja yang buruk. Dalam investigasinya, Al Jazeera menemui pekerja yang protes itu dan mereka mengatakan selain kondisi hidup yang buruk, gajinya belum juga dibayarkan selama empat bulan. Selain itu, perusahaan juga gagal memperbaharui izin kerja mereka sehingga membuat status mereka di Qatar menjadi ilegal. Dan, majikan mereka tidak memberikan surat-surat yang diperlukan agar mereka bisa berpindah majikan.
Dipenjaranya Ibhais Bukti SC Paranoia
Percakapan Whatsapp yang bocor di grup Crisis Comms milik SC diterbitkan oleh situs Norwegia Josimar, memperlihatkan adanya diskusi antara pejabat SC tentang cara menangani liputan media tentang pemogokan. Percakapan itu dikonfirmasi otentik oleh SC. Ibhais menunjukkan kekhawatiran menyusul saran bahwa SC menyangkal ada pekerja Piala Dunia yang terlibat dalam aksi mogok.
Ibhais mengklaim penyelidikan internal karena sikapnya terhadap pekerja yang terdampak. Keluarganya menuturkan setelah penyelidikan, Ibhais ditangkap di kantor oleh keamanan negara dan tidak diberi bantuan hukum saat ditahan. Sedangkan pejabat Qatar membantahnya dan menyebut Ibhais menerima nasihat hukum dan perwakilan selama proses hukum di Qatar.
Ziyad menyebut Ibhais tidak dapat menemui keluarganya dan diancam dengan kekerasan. Ibhais juga mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan.
“Dia mengatakan dia mencoba menerima suap sebagai imbalan untuk memberikan tender, tetapi kemudian berubah pikiran. Tender tidak diberikan pada akhirnya. Dia menghadapi semua ini untuk kejahatan yang tidak terjadi,” ungkap Zayid.
SC mengatakan budaya kerjanya mempromosikan dan mendorong staf mengangkat masalah dan keluhan, khususnya pada sebjek yang bersangkutan seperti kesejahteraan pekerja.
Dalam pernyataan bersama, Fair Square dan Human Right Watch menyampaikan analisis laporan polisi Qatar dan pernyataan saksi menunjukkan SC menyerahkan tuduhan yang sangat sensitif dan tampak tidak berdasar serta tidak jelas Ibhais terlibat dalam kegiatan yang akan merugikan negara atau keamanan di negara tersebut.
Pernyataan bersama itu juga menambahkan pada bulan September, para interrogator menggunakan inisiasi dari penyelidikan Keamanan Negara untuk memaksa Ibhais mengakui tuduhan yang lebih ringan kepada Ibhais berupa penyuapan dan penyalahgunaan dana negara.
“Semakin tampak Abdullah Ibhais dipenjara karena kecurigaan dan paranoia, bukan adanya bukti atas kesalahannya,” kata direktur Fair Square, Nick McGeehan. [rif]
