Scroll untuk baca artikel
Blog

Lini Masa Pindah IKN Masih Panjang, Publik Perlu Terus Mengawasi

Redaksi
×

Lini Masa Pindah IKN Masih Panjang, Publik Perlu Terus Mengawasi

Sebarkan artikel ini

Setelah UU IKN disahkan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan publik selain mengawal jalan panjang pemindahan pusat pemerintahan.

BARISAN.CO Meski masih terjadi pro dan kontra, proses pemindahan ibu kota negara (IKN) tetap berjalan sejak rapat paripurna DPR menyetujui pengesahan UU tentang IKN pada 18 Januari 2022 kemarin.

Pada rapat itu jugalah disepakati pemberian nama “Nusantara” sebagai Ibu Kota Negara. Penamaan ini melengkapi sederet kontroversi pindah ibu kota.

Kontroversi lain dalam isu ini di antaranya soal desain Istana Negara yang dikerjakan Nyoman Nuarta, naskah akademik yang mirip makalah skripsi mahasiswa, hingga kasus Edy Mulyadi yang implisit menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

Di media sosial, sentimen negatif terhadap IKN bermunculan sebanyak sentimen positif. Dalam penelitian Litbang Kompas, umumnya warganet yang menolak kebijakan ini adalah pengamat, aktivis sosial, serta para pengikutnya.

Penolakan publik ditandai dengan munculnya beragam tagar, mulai dari #TolakUUIKN hingga #IKNProyekOligarki.

Di sisi lain, sentimen positif juga bermunculan lewat tagar #DukungIKN, #DukungIbuKotaNusantara, dan #MenujuIndonesiaMaju.

Namun, munculnya tagar dukungan tersebut ditengarai bukan dari akun generik, melainkan buzzer.

Gerilya Jokowi

Presiden tak tinggal diam demi melancarkan legacy-nya. Pada Senin, 31 Januari 2022, Jokowi menemui sejumlah tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Para tokoh itu disebut-sebut mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Tapi, tentu saja tidak ada dukungan tanpa syarat. Untuk itu Jokowi harus menjamin bahwa IKN, sebagaimana permintaan para tokoh adat dalam pertemuan itu, betul-betul memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, serta aspek budaya.

Lebih dari itu Jokowi harus mampu meyakinkan banyak orang bahwa gagasannya pindah ibu kota betul-betul sudah tepat. Sekarang, saat semua soal IKN sudah pasti akan terjadi, masyarakat juga perlu mengawal agar kebijakan ini tidak berjalan seperti yang kita takutkan. [dmr]

Kolom

Nusantara dari Sabang sampai Merauke di era Soekarno