Politisi Nasdem, Effendy Choirie menegaskan, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Presiden, maka Luhut harus dipecat.
BARISAN.CO – Menteri Koordinator Bidan Kemartiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyampaikan, dirinya mendengar banyak aspirasi dari masyarakat soal penundaan pemilu. Saat itu, Luhut menyebut, rakyat merasa tidak perlu menghabiskan banyak dana demi pemilu di saat pandemi belum kunjung usai.
Selain itu, dia juga mengklaim memiliki big data soal aspirasi penundaan pemilu. Bahkan, saat wacana itu juga digaungkan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Assosiasi Aparat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan pada Selasa (29/3/2022). Luhut juga datang dalam acara tersebut.
Namun, justru Ketua Umum DPP Apdesi, Arifin Abdul Madjid keberatan karena membawa nama Apdesi. Menurutnya, sangat jelas dalam UUD 1945 tertulis masa jabat presiden hanya dua periode bukan tiga periode.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Effendy Choirie dalam acara Forum Dialog Nusantara (FDN) bertema Membongkar Polemik Penundaan Pemilu mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu dengan menggunakan dalih ekonomi itu tidak masuk akal.
Effendy juga melanjutkan, perpanjangan dengan deklarasi kepala desa di Jakarta itu disebut sebagai rekayasa.
“Deklarasi kepala desa itu dari menteri yang urusannya bukan politik. Menteri itu pembantu presiden, tupoksi dan ngomongnya jelas. Jadi, semuanya ini ga ada yang rasional,” katanya pada Rabu (13/4/2022).
Pria yang akrab disapa Gus Choi ini melanjutkan, sejak awal Nasdem menentang wacana tersebut karena selain merusak demokrasi, itu juga tidak etis.
“Tupoksinya apa kok ngomong soal perpanjangan presiden? Kalau Jokowi itu orang terbaik ya memang setelah Jokowi ga ada orang yang terbaik lagi?” tanyanya.
Baginya, saat ini memang generasi Jokowi, namun jika eranya berakhir, era berikutnya mungkin lebih bagus ketimbang Jokowi.
“Mereka ini harus kita lawan dengan cara kita bersinergi untuk melawan gerakan mereka. Tapi sudah tidak ada trust di publik ini karena Jokowi juga terlambat untuk menghentikannya,” lanjutnya.
Politisi kelahiran Gresik ini menyebut, mungkin kalau tidak ada demo besar-besaran pihak intelijennya tidak menyampaikan ada demo lanjutan, mungkin Jokowi tidak akan mengeluarkan statement di rapat kabinet bahwa Pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal.
“Main dua kaki saja. Di satu sisi, ‘Oh, ini demokrasi’, tapi di sisi lain ‘saya tidak mau 3 periode dan seterusnya,;” tambah Gus Choi.
Dia menambahkan, saat ini kepercayaan publik sudah hilang karena semua sudah terlambat. Pada forum yang sama, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro juga menganggap jika kepercayaan publik sudah hilang karena selama ini disia-siakan oleh pemerintah.
