Kita harus menciptakan ruang ketiga yang menghadirkan perasaan keadilan, yang bisa memberikan rasa persatuan. Harus setara!Anies Baswedan
BARISAN.CO – Persatuan tak akan ada tanpa keadilan dan kesetaraan. Keseteraan itu diungkapkan dalam ruang bersama. Sebuah ruang di antara ruang pertama yaitu keluarga serta ruang kedua yaitu bisa sekolah, kampus, tempat kerja, dan sebagainya. Ruang di antara keduanya itu adalah ruang ketiga.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kuliah umum Ramadhan bertema ‘Memimpin dengan Ide, Melunasi Janji Kemerdekaan’ yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyatakan, saat ini ruang ketiga banyak diserahkan ke private sector, tidak diatur atau dikendalikan oleh negara.
“Kita harus menciptakan ruang ketiga yang menghadirkan perasaan keadilan, yang bisa memberikan rasa persatuan. Harus setara,” katanya Kamis (28/4/2022) di Ballroom Luminor Hotel Kota, Jakarta.
Ruang ketiga yang diserahkan ke private sector itu berupa kafe, mal, dan tempat-tempat berkumpul. Misal di sekitar bundaran HI ada Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan Thamrin City. Orang-orang yang terbiasa ke Grand Indonesia, tak bakal masuk Thamrin City. Orang yang terbiasa ke Thamrin City tidak berani ke Grand Indonesia.
“Private sector bekerja menggunakan segmen pasar. Segmentasi. Itu sah, bukan salah. Private sector boleh bikin segmentasi. Problemnya negara membiarkan itu terjadi tanpa intervensi karena negara tidak memasukkan gagasan persatuan dan keadilan sebagai ide dalam membangun. Jadi ketika private sector membuat 1, 2, 3 dibiarkan saja tanpa intervensi tanpa memikirkan efeknya. Segregasi terjadi tanpa kita sadari,” tutur Anies.
Menurut Anies, tugas negara mengintervensi melalui regulasi. Pemprov DKI Jakarta pun membangun ruang ketiga yang mempersatukan. Membangun transportasi publik di Jakarta, idenya bukan soal memindahkan kemacetan. Transportasi publik dibangun untuk bisa menjangkau seluruh Jakarta, sehingga siapa saja bisa naik kendaraan apa saja dan setara.
“Naik bus Transjakarta, apakah Anda CEO atau pengangguran, duduk dan antrenya sama. Tidak ada jalur eksklusif. Ini sebenarnya public education. Ini adalah pendidikan kolektif bahwa kesetaraan itu hadir,” ujar Anies.
“Datang ke airport, ada business class, ada kelas ekonomi, ada executive lounge. Di public transport tidak ada. Bapak Presiden naik MRT antrenya sama. Pengangguran masuk MRT antrenya sama. Public transport itu membangun perasaan kesetaraan. Bukan sekadar memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian itu diterjemahkan. Seluruh aturannya disediakan. Fasilitas setara” lanjutnya.
Anies lalu menyebut revitalisasi trotor yang mencapai 344 km dalam 3,5 tahun. Trotoar dibangun sedemikian rupa karena merupakan pasangan dari transportasi publik. Begitu trotoar dibangun representatif, ruang ketiga yang setara terbangun pula.
Sebelum trotoar direvitalisasi, penggunanya hanya pegawai-pegawai yang bekerja di kawasan Sudirman.
“Yang berkantor di situ seleksinya agak ketat. Dengan dibangun trotoar, kawasan itu menjadi milik semua. Anda tidak harus bekerja di Sudirman untuk bisa menikmati jalan paling lebar di republik ini. Anda boleh lahir dan tinggal di mana saja dan boleh menikmati kesetaraan. Anda bisa berpapasan dengan siapa saja di situ dengan perasaan kesetaraan. Tidak ada jalur untuk CEO jalur untuk office boy, jalur untuk pengangguran. Semuanya setara,” jelasnya.
Anies pun kembali mengungkap sebanyak 300-an taman telah direvitalisasi. Terakhir Tebet Eco Park yang berkonsep eco park, bukan eco garden. Di mana-mana ruang ketiga milik publik adalah ruang bermain bagi siapa saja.
Pada masa lalu di Monas terdapat tulisan larangan menginjak rumput. Lapangan sebesar itu rumputnya tidak boleh diinjak. Anak-anak dari kampung padat sekitar Senen, Kwitang, kalau jalan-jalan tidak bisa bermain di lapangan karena larangan tersebut.
“Ketika kami mulai bertugas, semua dicabut agar anak-anak dari kampung atau permukiman padat bisa bermain di situ. Kan mereka kekurangan space untuk bermain. Yang punya rumah dengan tanah seribu meter persegi dengan yang enam puluh meter persegi kumpul di taman itu tidak terlihat perbedaannya. Interaksi bersama. Jadi persatuan, keadilan, dan kesetaraan itu gagasan yang harus diterjemahkan. Kalau bikin policy harus tanya apakah ini sesuai prinsip keadilan sosial atau tidak. Kalau tidak, jangan kerjakan. Karena janji republik ini adalah menghadirkan keadilan sosial,” tutur dia.
Perkara pajak juga sama. Pada masa lalu, pajak pernah naik luar biasa. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), misalnya, pernah naik 500 persen.
“Kalau PBB naik tinggi sekali, kalimat sopan untuk mengatakan yang miskin keluar dari kota ini. Tempat ini untuk yang sanggup bayar pajak tinggi. Kita ingin, kota ini terjaga persatuannya karena semua merasakan keadilan sosial. Untuk itu, PBB mereka dinolkan,” kata Anies.
Bebas biaya PBB itu dengan sasarannya guru, dosen dan tenaga kependidikan termasuk pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan, penerima tanda kehormatan, pensiunan, aparat sipil negara (ASN), pensiunan TNI dan Polri, mantan presiden dan wakil presiden, serta mantan gubernur dan wakil gubernur. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019.
Pada bagian akhir, Anies mengajak para aktivis bahwa dalam semua urusan perlu memegang ide atau gagasan karena ide berarti idealisme, ideologi, yang sangat penting.
“Ketika Anda aktif, bawa ide. Ketika bawa tanda tangan, tulis ide dalam bentuk kebijakan dan implementasikan dalam bentuk karya yang mencerminkan ide itu. Serap itu, bersenyawalah dengan ide. Gagasan harus dipegang. Kalau ada tugas, terjemahkan. Terakhir, jaga stamina fisik, stamina intelektual, dan stamina moral,” ujar Anies. [rif]
