Scroll untuk baca artikel
Terkini

Anies: Membuat Kebijakan Harus Sesuai Prinsip Keadilan Sosial

Redaksi
×

Anies: Membuat Kebijakan Harus Sesuai Prinsip Keadilan Sosial

Sebarkan artikel ini

Kita harus menciptakan ruang ketiga yang menghadirkan perasaan keadilan, yang bisa memberikan rasa persatuan. Harus setara!Anies Baswedan

BARISAN.CO – Persatuan tak akan ada tanpa keadilan dan kesetaraan. Keseteraan itu diungkapkan dalam ruang bersama. Sebuah ruang di antara ruang pertama yaitu keluarga serta ruang kedua yaitu bisa sekolah, kampus, tempat kerja, dan sebagainya. Ruang di antara keduanya itu adalah ruang ketiga.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kuliah umum Ramadhan bertema ‘Memimpin dengan Ide, Melunasi Janji Kemerdekaan’ yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyatakan, saat ini ruang ketiga banyak diserahkan ke private sector, tidak diatur atau dikendalikan oleh negara.

“Kita harus menciptakan ruang ketiga yang menghadirkan perasaan keadilan, yang bisa memberikan rasa persatuan. Harus setara,” katanya Kamis (28/4/2022) di Ballroom Luminor Hotel Kota, Jakarta.

Ruang ketiga yang diserahkan ke private sector itu berupa kafe, mal, dan tempat-tempat berkumpul. Misal di sekitar bundaran HI ada Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan Thamrin City. Orang-orang yang terbiasa ke Grand Indonesia, tak bakal masuk Thamrin City. Orang yang terbiasa ke Thamrin City tidak berani ke Grand Indonesia.

Private sector bekerja menggunakan segmen pasar. Segmentasi. Itu sah, bukan salah. Private sector boleh bikin segmentasi. Problemnya negara membiarkan itu terjadi tanpa intervensi karena negara tidak memasukkan gagasan persatuan dan keadilan sebagai ide dalam membangun. Jadi ketika private sector membuat 1, 2, 3 dibiarkan saja tanpa intervensi tanpa memikirkan efeknya. Segregasi terjadi tanpa kita sadari,” tutur Anies.

Menurut Anies, tugas negara mengintervensi melalui regulasi. Pemprov DKI Jakarta pun membangun ruang ketiga yang mempersatukan. Membangun transportasi publik di Jakarta, idenya bukan soal memindahkan kemacetan. Transportasi publik dibangun untuk bisa menjangkau seluruh Jakarta, sehingga siapa saja bisa naik kendaraan apa saja dan setara.

“Naik bus Transjakarta, apakah Anda CEO atau pengangguran, duduk dan antrenya sama. Tidak ada jalur eksklusif. Ini sebenarnya public education. Ini adalah pendidikan kolektif bahwa kesetaraan itu hadir,” ujar Anies.

“Datang ke airport, ada business class, ada kelas ekonomi, ada executive lounge. Di public transport tidak ada. Bapak Presiden naik MRT antrenya sama. Pengangguran masuk MRT antrenya sama. Public transport itu membangun perasaan kesetaraan. Bukan sekadar memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian itu diterjemahkan. Seluruh aturannya disediakan. Fasilitas setara” lanjutnya.