Marco Kusumawijaya menyebut, istilah kota tanpa macet yang hanya bermakna bagi kendaraan pribadi merupakan tujuan perencanaan kota yang salah.
BARISAN.CO – Mobilitas dan aksesibilitas merupakan elemen penting untuk kehidupan bermartabat. Sistem transportasi yang efisien, aman, terjangkau, dan dapat diakses tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, namun juga menciptakan lapangan pekerjaan.
Laporan C40 berjudul, “How investing in public transport this decade can protect our jobs, our climate, our future” mengungkapkan, transportasi umum bukan hanya kunci mencegah bencana perubahan iklim, namun juga ampuh dalam menciptakan pekerjaan.
Laporan itu menggunakan permodelan di lima kota, seperti London, Jakarta, Milan, Johannesburg, dan Houston untuk melihat arti investasi dalam praktiknya. Melalui permodelan itu, dapat dilihat setiap kota akan memperoleh ribuan pekerjaan antara 2021 hingga 2030 lewat investasi transportasi umum dan mereka akan tetap dapat memenuhi tujuan iklim yang selaras dengan Perjanjiaan Paris.
Terciptanya lapangan pekerjaan itu, mulai dari bidang manufaktur hingga layanan. Jakarta, misalnya, akan memperoleh 403.300 baik yang langsung, tidak langsung, dan induksi di antara keduanya. Pekerjaan langsung diciptakan melalui investasi baru. Contohnya, pekerjaan baru membangun jalur kereta api atau pengoperasikan jalur transportasi tambahan.
Sedangkan pekerjaan tidak langsung merupakan hasil dari pengeluaran barang dan jasa untuk konstruksi atau operasinya, contoh: pekerjaan membuat komponen rel untuk jalur baru. Kemudian, pekerjaan baru itu pada akhirnya melahirkan layanan, seperti makanan atau eceran yang memungkinkan industri itu tumbuh karena peningkatan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, secara sederhananya, pekerja dari pekerjaan langsung dan tidak langsung akan memgeluarkan budget guna membeli makanan atau pakaian.
Secara keseluruhan, Indonesia akan menghasilkan 792.700 pekerjaan tambahan, dengan total hampir 1,2 juta pekerjaan antara tahun 2021 hingga 2030. Dengan begitu, investasi transportasi umum yang ramah lingkungan akan menciptakan jutaan pekerjaan secara global.
SungHee Oh, Serikat Pekerja Layanan Publik dan Transportasi Korea (KPTU), Seoul mengatakan, setiap pemerintah harus mengakui peran penting transportasi umum dalam masyarakat.
“Mereka harus berbicara lebih banyak tentang bagaimana pemerintah dapat memperkuat sistem transportasi umum untuk orang biasa, bukan untuk orang kaya,” katanya.
Saat berinvestasi pada transportasi umum, perlu melihat secara luas dan jangka pandang, dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan perubahan iklim.
Pengamat Tata Kota dan Pembangunan Berkelanjutan, Marco Kusumawijaya menyampaikan, salah satu hal pokok dalam keadilan ekonomi perkotaan dan produktivitas serta inovasi nasional adalah transportasi umum.
Dalam akun Facebook-nya, Marco mejelaskan, untuk konteks Jakarta dan mungkin semua kota di Indonesia, tujuan utama angkutan umum bukan untuk mengurangi kemacetan, melainkan melancarkan dan memurahkan mobilitas kelas pekerja yang selama ini terabaikan.
Menurutnya, kemacetan di Jakarta lebih sering dialami oleh pengguna mobil pribadi.
“Kelas pekerja yang naik angkutan umum lancar jaya, maka akan makin produktif dan Insya Allah punya waktu luang untuk keluarga dan kehidupan sosial,” jelasnya.
Apa yang disampaikan Marco tersebut, ada benarnya. Apabila sistem transportasi efisien, aman, terjangkau, dan dapat diakses seperti di Jakarta saat ini, maka ini akan meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial.
Selain itu, dia menegaskan, istilah kota tanpa macet sebenarnya hanya bermakna bagi kendaraan pribadi, dan itu tujuan perencanaan kota yang salah.
“Tujuan yang benar adalah meningkatkan mobilitas penduduk, dan itu pasti bukan dengan jalan untuk kendaraan pribadi, melankan dengan sistem angkutan umum dengan berbagai moda yang sesuai dan terintegrasi. Baik juga harus diartikan sebagai kombinasi optimal antara waktu, biaya, dan keselamatan,” tegasnya.
Satu hal yang perlu dicatat, bagi orang miskin dan kelompok kurang beruntung yang mungkin sudah menghadapi diskriminasi akses pekerjaan dan peluang ekonomi, hambatan transportasi ini justru akan memperdalam dan memperparah ketidaksetaraan dan pengucilan sosial.
Di sisi lain, bukan hanya mobil yang menjadi masalah saat ini di kota-kota besar di Indonesia, namun juga sepeda motor. Berdasarkan data per pulau yang diterbitkan laman Korlantas Polri pada 4 Oktober 2022, jumlah jenis kendaraan sepeda motor mencapai 123.377.429 unit. Angka itu bisa meningkat seiring dengan rencana subsidi sebesar Rp6,5 juta bagi masyarakat yang membeli motor listrik.
Pada 11 September lalu, Korlantas Polri menyebut, jumlah kendaraan bermotor yang melibatkan sepeda motor telah mencapai 120.284 kasus dengan 85.691 kasus di antaranya menjadi penyebab kecelakaan.
Melihat fakta yang ada, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang soal subsidi tersebut dan mulai berinvestasi lebih pada transportasi umum agar keadilan ekonomi perkotaan dapat terwujud dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
