SEBAGAI Komite sebuah SMK swasta di kawasan perdesaan, setiap menjelang kelulusan seperti bulan-bulan sekarang ini, satu hal yang selalu menjadi keprihatinan saya adalah banyaknya siswa yang tidak mampu mengambil ijazah. Rekap dari tahun kemarin jumlah ijazah yang tidak diambil sejak tahun 2006 adalah sebanyak 876 buah.
Hal tersebut sebagian besar terkait dengan permasalahan kewajiban siswa kepada sekolah yang belum dapat dilunasi. Jika dihitung rinci maka angka tunggakan alummni sampai saat ini totalnya mencapai Rp. 994 juta. Dan jumlah total siswa saat ini adalah 1134 anak.
SMK tersebut beroperasi sejak tahun 2006. Jumlah siswa yang saat ini tergolong gemuk tersebut tentu saja dahulunya mulai dari hanya belasan anak. Sekedar data tambahan, jumlah penduduk miskin di kawasan tempat SMK tersebbut berada adalah sekitar 10 % dari total penduduk yang mencapai kurang lebih 50 ribu jiwa. Mayoritas pekerjaan orang tua murid adalah buruh tani dan buruh bangunan.
Pertanyaannya apakah ijazah sudah tak diperlukan lagi oleh seorang siswa? Apakah tidak diambilnya ijazah itu ada hubungannya dengan situasi kesejahteraan orang tua mereka? Dan apakah dengan tidak diambilnya ijazah tersebut ada hubungannya dengan tingginya angka lulusan yang masih menganggur?
Hingga saat ini total prosentase alumni yang masih menganggur angkanya mencapai 71 %. Logikanya akibat tidak dapat memegang ijazah, maka kelulusan seseorang tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dapat mengikuti kompetisi di dalam memperebutkan peluang kerja. Itu jelas betul.
Sekali lagi pertanyaannya adalah mengapa seorang siswa tidak mengambil ijazahnya? Padahal ia tahu dengan ijazah itulah ia dapat membuktikan kompetensinya sekaligus dapat mengikuti kompetisi memperebutkan peluang kerja yang tersedia. Yang itu juga berarti sebuah ikhtiar untuk segera keluar dari jerat kemiskinannya.
SMK yang seringkali diolok-olok sebagai sekolah menengah ke bawah atau yang juga diplesetkan dengan sekolah Minus Kesejahteraan sepertinya adalah sebuah fakta sosial bukan sekedar sebuah plesetan belaka. Ada semacam lingkaran setan yang melingkupi SMK. Lingkaran setan itu adalah karena kemiskinan seseorang maka mereka akan menyekolahkan anak-anaknya di SMK. Harapannya agar dapat langsung bekerja.
Namun karena situasi kesejahteraan pula yang menyebabkan seorang siswa tidak mampu mengambil ijazahnya sehingga harapannya untuk segera bekerja pupus sudah. Dan itu berarti gagal untuk keluar dari kemiskinan. Dan pada umumnya pihak sekolah akan menahan ijazah apabila seorang siswa belum dapat melunasi kewajibannya kepada sekolah. Bukankah sekolah sekarang gratis? Sebagai jargon politik mungkin saja itu benar adanya.
Tapi pada kenyataannya tidak dapat dioperasionalkan apalagi untuk sekolah swasta. Jika memang begitu mengapa sekolah tersebut masih dapat beropersional? Jawabannya adalah gali lubang tutup lubang untuk menjalankan keberlangsungan hidupnya. Hal ini tentu saja membuat sekolah menjadi tidak sehat.
Dan itulah kenyataannya. namun begitu pada tulisan saya ini bukan hendak fokus pada hal tersebut tetapi akan fokus pada upaya pihak sekolah untuk menolong sekolah agar terus dapat beroperasional sekaligus menolong siswanya agar tidak menganggur. Ibarat pepatah sekali mendayung 2 atau 3 pulau terlampaui.
Rata-rata siswa lulus SMK saat ini usianya kurang dari 18 tahun. Itu artinya belum dapat diterima kerja di dunia industri atau sektor formal lainnya karena belum memenuhi batas minimal usia kerja. Bagi yang sudah mencapai usia tersebut, biasanya sekolah memfasilitasi dengan job fair.
Lagi-lagi kendalanya adalah apabila diterima kerja di sektor industri, para siswa yang tergolong miskin tersebut tak memiliki uang saku untuk berangkat, penginapan serta biaya makan selama belum mendapatkan gaji.
Bagi yang tergolong miskin biaya-biaya seperti itu tentu tidak sedikit. Padahal harapan sekolah apabila siswa dapat terjaring dalam job fair maka siswa punya komitmen untuk segera melunasi kewajibannya kepada sekolah dengan cara potong gaji. Langkah ini terbentur banyak kendala. Untuk itulah pihak sekolah harus dapat mencari peluang lain.
Jika sektor industri tak dapat diharapkan oleh SMK maka satu-satunya sektor yang dapat dilirik adalah UMKM. Terutama adalah UMKM lokal. Menurut community empowerment UNIMA UMKM di kec, Bandongan (lokasi SMK sebagai sumber tulisan ini)jumlahnya mencapai 1931.
Angka ini terus meningkat setiap tahunnya dengan kebutuhan tenaga kerja yang juga selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tenaga kerja setiap tahunnya dapat mencapai 2,21 %. Dan menurut survey yang dilakukan oleh Lazismu Bandongan dalam program kerja Mitramu, rata-rata tenaga kerja yang dibutuhkan oleh setiap UMKM mencapai 5 sampai dengan 19 orang. Jumlah yang tentu saja tidak dapat dibilang sedikit.
Sebagaimana pada umumnya UMKM, biasanya mereka tidak memasang aneka kriteria yang rumit dalam merekrut calon karyawannya. Bahkan ijazahpun tidak dijadikan faktor penentu. UMKM hanya butuh orang yang siap bekerja dan memiliki integritas. UMKM dalam merekrut tenaga kerja seringkali justru lebih mempertimbangkan ada atau tidaknya faktor garansi personal.
Jika SMK sebagai institusi dapat menjadi garansi personel maka peluang tersebut semakin terbuka lebar untuk membantu SMK keluar dari kesulitannya. Kita semua mafhum bahwa UMKM seringkali justru tidak membutuhkan aneka kompetensi dan tuntutan lain semacam yang dipatok oleh dunia industri.
Memang, jika dibandingkan serapan industri, serapan UMKM terhadap tenaga kerja lulusan SMK relatif lebih kecil. Namun begitu karena jumlah UMKM relatif cukup banyak maka akhirnya serapan tenaga kerjanyapun besar juga. Secara akumulatif serapan tenaga kerja UMKM secara nasional mencapai 96,9 %.
Namun begitu potensi UMKM yang sedemikian besar ini terasa kurang wow di mata anak-anak lulusan SMK yang tergolong sebagai generasi milenial. Anak-anak milenial akan memandang sebelah mata saja pada peluang kerja yang tersedia pada UMKM.
Padahal sumbangan UMKM terhadap PDB (product domestic brutto) dapat mencapai 60,5 %. Keunggulan lain dari UMKM adalah selain tidak menerapkan kriteria yang rumit dalam rekruitmen mereka juga tidak memberlakukan pembatasan masa kerja kepada karyawannya. Berbeda dengan dunia industri yang membatasi kontrak kerja karyawannya.
Berbagai industri hanya mengkontrak karyawannya maksimal hanya 2 tahun saja. Setelah itu silahkan mencari kerja di tempat lain. Bagi beberapa pengusaha UMKM kehadiran karyawan seringkali justru dianggap sebagai batih. Yaitu dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mengatasi permasalahan lingkungan.
UMKM seringkali memperlakukan karyawannya bak keluarga sendiri yang wajib ditanggung kehidupannya. Tampaknya cita rasa ketimuran inilah yang hendak dibidik oleh SMK dimana saya menjadi komitenya.
Tuntutan dari UMKM untuk sekolah yang menjembatani antara kebutuhan UMKM dan pencari kerja hanyalah pembinaan agar siswa yang dititipkan tersebut terus komitmen dan loyal pada tempat kerjanya. Sebuah tuntutan yang tentu saja tidak muluk-muluk tentunya. Tinggal sekolah mengatur waktu agar dapat melakukan pembinaan secara berkala.
Di satu sisi relasi antara SMK dan UMKM ini menguntungkan sekolah dan siswa secara langsung. Karena siswa dapat segera mengatasi permasalahan kemiskinannnya tanpa banyak prosedur rumit. Dan bagi SMK siswa yang telah bekerja diharapkan dapat segera memenuhi kewajibannya yang belum ditunaikan kepada sekolah.
Itu berarti SMK dapat terhindar dari permasalahan gali lubang tutup lubang. Di sisi yang lain sebenarnya SMK tengah mendorong tumbuhnya pilar perekonomian bangsa yang sebagian besarnya adalah ditopang oleh UMKM. Dalam jangka panjang skema kerjasama ini jika terus dirawat maka laju urbanisasi akan dapat ditekan. Sehingga pusat-pusat ekonomi tak lagi hanya terakumulasi di perkotaan saja.
Melihat potensi serapan tenaga kerja UMKM, besarnya sumbangan UMKM bagi ekonomi lokal dan nasional serta besarnya tanggung jawab moral UMKM maka hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh SMK dalam membangun simbiosis mutualisme dengan UMKM tersebut?
Pertama kembali pada watak UMKM yang padat tenaga kerja dan minimnya sistem monitoring serta evaluasi maka SMK harus berupaya keras agar dapat menumbuhkan mental loyal dan berintegritas pada peserta didiknya.
Agama sebagai basis moral harus tertanam kuat dalam jiwa peserta didik. Untuk menanamkan pondasi moral ini SMK tak dapat hanya mengajarkan agama dengan cara biasa-biasa saja semacam ceramah. Ada baiknya setiap peserta didik diajak untuk memiliki pengalaman religius karena agama tidak melulu persoalan formalitas belaka.
Bahkan secara umum pengalaman religius ini lebih penting karena melekat sedemikian kuat dalam jiwa peserta didik. Jika agama benar-benar dapat menjadi pondasi moral bagi siswa lulusan SMK, maka peluang untuk terserap dalam UMKM akan semakin besar. Dengan demikian kurikulum pendidikan agama yang diterapkan di SMK perlu dikaji ulang entah pada substansinya atau pada teknik pengajarannya agar compatible dengan kebutuhan UMKM.
Pendidikan agama seharusnya tidak menganut model blok tetapi terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Tentu saja itu sulit tetapi jika tidak dilakukan mulai sekarang maka SMK harus bersiap-siap untuk ditinggalkan.
Masih pada poin integritas dan loyalitas, pada galibnya UMKM menuntut pekerjanya memiliki kemandirian kerja. Untuk itu tugas berat untuk SMK jika hendak bermitra dengan UMKM adalah SMK harus memiliki upaya khusus dalam mencetak peserta didiknya agar memiliki mental mandiri. Ciri kemandirian adalah memiliki tanggung jawab dan adaptif terhadap segala permasalahan kerja. Ada sebuah pengalaman menarik dari skema SMK yang saya ceritakan ini, yaitu mundurnya seorang alummni SMK padahal baru sehari kerja.
Menurutnya ia merasa tidak cocok dengan salah satu karyawan yang telah ada sebelumnya. Calon karyawan tersebut tampaknya sulit beradaptasi dengan permasalahan kerja. Hal ini boleh jadi menimpa siswa SMK secara keseluruhan.
Tampaknya mereka kurang menyadari bahwa ketika mereka memilih SMK sebagai jenjang pendidikan berikutnya setelah SMP maka yang harus dipersiapkan adalah mental dan kenyataan bahwa mereka akan segera memasuki dunia kerja dengan segala tuntutannya. Untuk itu dirasa sangatlah penting sekali membuka kesadaran tersebut agar lulusan SMK benar-benar siap menghadapi permasalahan kerja.
Kedua,mengacu pada kenyataan bahwa UMKM memiliki keterbatasan atau biasa disebut dengan minimnya introduksi teknologi maka SMK perlu hadir unttuk menawarkan dan memberikan sentuhan inovasi dan teknologi tepat guna kepada UMKM yang ada di sekitarnya. Boleh jadi teknologi itu bukan barang baru tetapi SMK dapat membuatnya dengan tawaran yang lebih murah atau lebih adaptif dengan UMKM karena dibuat sesuai dengan peta permasalahan yang dihadapi oleh UMKM.
Di sisi yang lain tawaran teknologi tepat guna kepada UMKM yang ada di sekitar SMK tentu saja sekaligus menjadi ajang pembelajaran bagi peserta didik. Mungkinkah ini dilakukan? Jawabannya sangat mungkin. Selain SMK memiliki bengkel kerja yang berstandar industri, SMK juga memiliki tenaga pengajar yang kompeten. Tak ada satu halpun yang menghalangi skema untuk SMK berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat semacam UMKM yang ada di sekitarnya.
Jika skema kontributif ini dapat dijalankan maka SMK tak perlu lagi repot memikirkan mekanisme penerimaan peserta didik baru yang sekarang ini cenderung transaksional. Melalui skema kontributif tersebut secara bersamaan sebenarnya SMK sedang menjalankan kegiatan marketing tanpa harus banyak keluar biaya. Dengan skema ini SMk dapat mengkaji ulang atau merealokasi pembiayaan rekruitmen siswa barunya yang cenderung seolah-olah seperti membeli murid.
Ketiga adalah pemetaan UMKM secara tepat. Untuk pemetaan UMKM ini SMK dapat menerjunkan peserta didiknya. Tentu saja sebelumnya diberikan semacam kursus pemetaan agar tidak kontraproduktif pada saat di lapangan.
Data survey ini selanjutnya diolah untuk berbagai kepentingan mulai dari permasalahan yangbersifat kuantitatif maupun kualitatif semacam permasalahan yang dihadapi UMKM berikut solusinya. Pemetaan UMKM ini outputnya tidak hanya data tersaji tetapi capacity building untuk siswa sekaligus.
Ada banyak pelajaran terkait dalam pemetaan UMKM. Mulai dari teknik komunikasi, perencanaan, kepemimpinan, penyusunan laporan bahkan hal-hal kecil semacam kedisiplinan. Dan semua itu penting bagi peserta didik maupun pengguna lulusan SMK.
Akhirnya jika tiga hal di atas dapat diopersionalkan secara sistematis, ada perasaan optimis bahwa SMK ke depan tak akan ditinggalkan oleh anak-anak mudaterutama dari kalangan menengah ke bawah Yang menjadi sasaran utama SMK. Hal lain tentu saja kehadiran SMK betul-betul kontributifbagi masyarakat lokal.
