Paket Ekonomi 2025 senilai Rp16,23 triliun digadang-gadang sebagai jawaban atas tantangan daya beli, pengangguran, dan kemiskinan.
PEMERINTAH melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 15 September 2025 mengumumkan paket ekonomi terbaru yang diberi nama 8 Program Akselerasi Ekonomi 2025.
Program ini mengucurkan dana sebesar Rp16,23 triliun hingga akhir tahun. Rinciannya mencakup program magang untuk lulusan perguruan tinggi, perluasan insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, relaksasi bunga perumahan, program padat karya tunai, percepatan deregulasi, dan program perkotaan berbasis UMKM dan gig economy.
Secara garis besar, program ini dimaksudkan untuk memberikan stimulus cepat terhadap daya beli masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.
Namun, jika dicermati lebih dalam, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikritisi, baik dari sisi efektivitas maupun keberlanjutan fiskal.
Paket ekonomi ini hadir pada situasi ketika ekonomi Indonesia menghadapi tekanan berat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penduduk kelas menengah anjlok drastis 16,5% atau berkurang 9,48 juta orang dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta jiwa pada 2024.
Penurunan ini menandakan daya beli masyarakat melemah, diperparah dengan kenaikan harga barang pokok, pendapatan riil yang stagnan, serta beban pajak yang makin besar.
Di sisi lain, bonus demografi yang diharapkan menjadi kekuatan justru berpotensi menjadi musibah. Sakernas Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kelompok usia muda 15–24 tahun masih tinggi, yakni 16%.
Artinya, dari setiap 100 anak muda yang masuk angkatan kerja, ada 16 orang yang menganggur. Secara keseluruhan, pengangguran terbuka nasional mencapai 4,76% dari 153,05 juta angkatan kerja atau sekitar 7,26 juta jiwa.
Yang lebih mengkhawatirkan, pengangguran terdidik masih mendominasi. TPT lulusan SMK mencapai 8%, SMA 6,35%, sementara lulusan perguruan tinggi (D4, S1, S2, S3) sebesar 6,23%.
Angka ini menunjukkan ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja. Maka, meski program magang dengan uang saku Rp3,3 juta bagi fresh graduate terdengar menjanjikan, efektivitasnya untuk menyelesaikan akar masalah pengangguran terdidik patut dipertanyakan.
Beban Fiskal yang Kian Berat
Kritik utama terhadap paket ekonomi ini adalah masalah beban fiskal. Pemerintah harus menyediakan Rp16,23 triliun dalam waktu singkat, sementara APBN sudah terbebani utang yang sangat besar.
Pada 2024, pemerintah mengalokasikan Rp500 triliun untuk pembayaran utang, dan pada 2025 melonjak menjadi Rp800 triliun.
Selain itu, kewajiban jangka panjang seperti program pensiun juga menekan keuangan negara, dengan total kewajiban mencapai Rp3.120 triliun pada 2023.
Di tengah kondisi itu, muncul pula kebijakan lain yang dianggap boros, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai proyek politis berbiaya tinggi seperti Koperasi Merah Putih atau program sekolah rakyat.
Kebijakan ini justru berpotensi memiliki return on investment rendah, namun membebani fiskal dalam jangka panjang.
Jika ditelaah, hampir semua program dalam paket ekonomi 2025 bersifat stimulus jangka pendek. Misalnya, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan mungkin bisa meringankan beban keluarga miskin, tetapi tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan struktural.
Demikian pula dengan subsidi iuran BPJS untuk pekerja informal, yang sifatnya sementara dan tidak mengubah kualitas pekerjaan itu sendiri.
Program padat karya tunai memang membuka lapangan kerja cepat, namun sifatnya temporer, hanya berlangsung September–Desember 2025.
Begitu proyek selesai, para pekerja kembali menganggur. Bahkan program deregulasi yang dicanangkan dalam PP 28/2025 bisa menimbulkan masalah baru jika dilakukan terburu-buru tanpa koordinasi lintas sektor yang matang.
Tantangan Bagi Menteri Keuangan Baru
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memikul tanggung jawab berat. Sebagai otoritas fiskal, ia memang memiliki kewenangan untuk mengatur penerimaan, pajak, dan pembiayaan utang.
Namun, banyak faktor ekonomi berada di luar kendalinya, seperti kebijakan moneter (BI, OJK), peran DPR, dan program-program kementerian teknis.
Tax ratio Indonesia masih rendah karena struktur ketenagakerjaan didominasi sektor informal dan pertanian.
Pada saat yang sama, pengeluaran negara harus diarahkan tidak hanya pada stimulus populis, melainkan pada alokasi yang benar-benar produktif.
Jika tidak, APBN akan terus mengalami defisit, sementara utang terus menumpuk dengan risiko bunga dan refinancing yang semakin berat.
Selain itu, praktik korupsi yang masih meluas, ditambah indeks ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang tinggi, membuat setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan return yang rendah. Ini berarti efektivitas belanja negara rendah, sementara beban fiskal terus menumpuk.
Meski penuh kritik, masih ada harapan jika pemerintah benar-benar serius melakukan reformasi fiskal. Pertama, dengan berani mengevaluasi program-program politis yang tidak produktif.
Kedua, memperkuat koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter agar kebijakan sejalan.
Ketiga, menegakkan disiplin anggaran, termasuk meninjau kembali gaji dan tunjangan pejabat serta pemborosan di BUMN.
Lebih jauh, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas: pro-growth, pro-poor, pro-employment, dan pro-equality.
Dengan demikian, kebijakan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menyentuh aspek pemerataan, penciptaan lapangan kerja bermutu, dan pengurangan kemiskinan.
Kebijakan 8 Paket Ekonomi 2025 memang memberikan sinyal cepat bahwa pemerintah ingin hadir di tengah masyarakat.
Namun, tanpa strategi jangka panjang yang lebih menyentuh akar persoalan, paket ini berisiko menjadi sekadar “gula-gula politik” yang mahal bagi fiskal negara.
Dalam situasi daya beli menurun, pengangguran tinggi, utang menumpuk, dan deindustrialisasi terus berlangsung, yang dibutuhkan bukan hanya stimulus temporer, melainkan reformasi ekonomi menyeluruh yang lebih berani dan berkelanjutan. []
