Kalau bisa hemat Rp1 triliun, kenapa memilih yang lebih mahal?
PROGRAM pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,596 triliun untuk 35.476 peserta di seluruh Indonesia.
Berdasarkan keterangan Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, biaya pelatihan mencapai sekitar Rp45 juta per peserta, terdiri atas Rp30 juta untuk latihan dasar militer (latsarmil) selama 30 hari dan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi selama 15 hari.
Komposisi anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai prioritas belanja negara. Manajer koperasi pada hakikatnya dituntut menguasai tata kelola organisasi, manajemen keuangan, kewirausahaan, pemasaran, digitalisasi, hingga pemberdayaan masyarakat.
Sulit menemukan hubungan langsung antara latihan dasar militer dengan kompetensi tersebut. Karena itu, usulan untuk menghapus komponen latsarmil patut dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, terlebih apabila penghapusan itu berpotensi menghemat sekitar Rp1.064.280.000.000 tanpa mengurangi materi inti pelatihan koperasi.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, efisiensi seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Anggaran negara berasal dari uang rakyat yang harus digunakan secara efektif, bukan sekadar menghabiskan pagu anggaran.
Setiap program wajib mampu menjawab pertanyaan sederhana: apakah seluruh komponen belanja benar-benar mendukung tujuan yang ingin dicapai? Bila jawabannya tidak, maka pemerintah berkewajiban melakukan koreksi.
Pada era pemerintahan Presiden Prabowo, komitmen terhadap efisiensi anggaran kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan. Namun komitmen tersebut harus tercermin dalam desain program yang benar-benar mengutamakan manfaat, bukan sekadar menambah aktivitas yang belum tentu relevan.
Publik tentu berharap setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bukan terserap oleh komponen yang efektivitasnya masih diperdebatkan.
Persoalan lainnya adalah transparansi. Publik berhak mengetahui dasar penyusunan anggaran, metode perhitungan biaya, hingga argumentasi mengapa latihan dasar militer dimasukkan ke dalam kurikulum calon manajer koperasi.
Keterbukaan semacam ini bukan hanya soal memenuhi prinsip akuntabilitas, melainkan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah. Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk membuka informasi kepada publik.
Program Kopdes Merah Putih pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yakni memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Namun tujuan yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip efisiensi dan tata kelola yang baik.
Justru karena program ini menggunakan anggaran hingga triliunan rupiah, evaluasi secara kritis menjadi keharusan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa, bukan sekadar menghasilkan pengeluaran yang besar.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa banyak anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa efisiensi bukan hanya slogan, melainkan prinsip yang diwujudkan dalam setiap kebijakan.
Jika memang terdapat ruang untuk menghemat lebih dari Rp1 triliun tanpa mengurangi kualitas pelatihan, maka evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.
“Kalau program bisa tetap berjalan dengan biaya yang lebih efisien, mempertahankan pemborosan bukanlah bentuk ketegasan, melainkan kegagalan menetapkan prioritas.” []
