Meskipun pertumbuhan ekonomi bertahan di atas lima persen berkat belanja negara yang ekspansif, dua tahun ekonomi Prabowo masih dihadapkan pada persoalan daya beli dan tantangan struktural yang mendasar.
DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan paradoks dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Di tengah pertumbuhan yang bertahan di atas lima persen, investasi yang terus meningkat, dan belanja negara yang semakin ekspansif, persoalan daya beli, kualitas pekerjaan, ketergantungan fiskal, serta produktivitas nasional masih menyisakan pertanyaan besar tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia.
Persoalan tersebut menjadi konteks penting dalam membaca diskusi Ekonom Bicara: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo (Bidang Ekonomi) yang menghadirkan Awalil Rizky, Didin S. Damanhuri, Prof. Dr. Rahma Gafmi, S.E., M.Si., Wijayanto Samirin, dan Syafruddin Karimi, Sabtu (24/10/2026).
Evaluasi ekonomi pada momentum dua tahun pemerintahan perlu bergerak melampaui pembacaan statistik makro dan memasuki persoalan yang lebih fundamental, yakni kualitas pertumbuhan, distribusi kesejahteraan, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen, kemudian meningkat menjadi 5,61 persen pada triwulan pertama 2026 dan 5,29 persen pada triwulan kedua. Secara kumulatif, perekonomian semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap berkembang, tetapi sekaligus menunjukkan jarak yang cukup besar dengan ambisi pertumbuhan delapan persen yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo.
Pertumbuhan di kisaran lima persen belum cukup untuk menjamin percepatan transformasi ekonomi apabila tidak disertai peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan penguatan daya beli masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan yang Belum Berjalan Seiring
Persoalan pertama muncul ketika kita membongkar sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan pada triwulan II-2026, sedangkan sepanjang semester pertama komponen tersebut meningkat 18,62 persen dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya.
Perkembangan ini memperlihatkan besarnya peran belanja negara dalam menopang aktivitas perekonomian. Pemerintah semakin aktif menggunakan instrumen fiskal untuk menggerakkan permintaan domestik melalui program prioritas, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai intervensi ekonomi lainnya.
Kebijakan fiskal ekspansif memang dapat mempercepat pertumbuhan, terutama ketika investasi swasta dan konsumsi rumah tangga belum mampu memberikan dorongan yang cukup kuat.
Namun, ketergantungan berkepanjangan terhadap belanja pemerintah dapat menjadi persoalan apabila pengeluaran tersebut tidak menghasilkan kapasitas produksi baru dan peningkatan penerimaan negara yang berkelanjutan.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, keberhasilan pertumbuhan tidak cukup diukur melalui peningkatan nilai PDB. Pemerintah juga perlu memperlihatkan bahwa setiap tambahan aktivitas ekonomi menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan struktur industri nasional.
BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta penduduk. Jumlah tersebut menurun 430 ribu orang dibandingkan September 2025 dan berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Penurunan kemiskinan merupakan perkembangan positif, tetapi angka tersebut belum sepenuhnya menjelaskan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan masih menyisakan persoalan mengenai kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas batas kemiskinan, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi memadai.
Rumah tangga dapat keluar dari kategori miskin secara statistik tanpa memiliki tabungan, pekerjaan stabil, atau kemampuan menghadapi kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya membaca kesejahteraan melalui perkembangan kelas menengah, pendapatan riil, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Persoalan serupa terlihat dalam perkembangan ketenagakerjaan. Pada Mei 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, sementara pengangguran masih sebanyak 7,22 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen.
Penurunan tingkat pengangguran belum otomatis menjelaskan kualitas pekerjaan yang tersedia. Seseorang dapat tercatat bekerja dalam statistik ketenagakerjaan, tetapi tetap menghadapi pendapatan rendah, jam kerja terbatas, serta ketiadaan jaminan sosial dan kepastian penghasilan.
Kondisi tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan inflasi September 2026 yang mencapai 3,28 persen secara tahunan. Inflasi yang relatif terkendali tidak otomatis meningkatkan daya beli apabila pertumbuhan pendapatan masyarakat lebih rendah daripada kenaikan harga barang dan jasa.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya menghasilkan angka statistik yang baik, tetapi juga memperbesar kemampuan masyarakat menikmati hasil pembangunan.
Tanpa perbaikan pendapatan riil dan kualitas pekerjaan, pertumbuhan berisiko berlangsung bersamaan dengan kerentanan ekonomi rumah tangga.
APBN, Program Prioritas, dan Risiko Ketergantungan Fiskal
Persoalan kedua berkaitan dengan semakin besarnya peran APBN dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pemerintahan Prabowo menempatkan berbagai program prioritas sebagai instrumen pembangunan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan ketahanan pangan dan energi, hingga konsolidasi investasi melalui Danantara.
Berdasarkan publikasi APBN KiTa September 2026, realisasi pendapatan negara hingga 31 Agustus mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target. Pada periode yang sama, belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu, sehingga APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp154 triliun, sementara pembiayaan utang secara neto mencapai Rp506 triliun.
Perbedaan antara besarnya pembiayaan utang dan defisit menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan negara tidak hanya berkaitan dengan selisih pendapatan dan belanja, tetapi juga pengelolaan kas serta berbagai kewajiban pembiayaan lainnya.
Kondisi tersebut menuntut pembacaan yang lebih mendalam terhadap keberlanjutan fiskal. Rasio utang terhadap PDB memang penting, tetapi kemampuan pemerintah memenuhi pembayaran bunga, membiayai kembali utang jatuh tempo, dan mempertahankan belanja produktif juga menentukan kesehatan keuangan negara.
Dalam konteks ini, besarnya anggaran program prioritas perlu dibandingkan dengan manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan persentase penyerapan anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi harus mampu membuktikan perubahan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Program MBG, misalnya, telah menyerap Rp134,2 triliun hingga 31 Agustus 2026 dengan jangkauan yang dilaporkan mencapai 57 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skala tersebut memperlihatkan besarnya mobilisasi sumber daya negara untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Secara konseptual, program penyediaan makanan bergizi dapat meningkatkan kesehatan, mendukung kemampuan belajar, sekaligus menciptakan permintaan bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan. Namun, keberhasilannya harus dibuktikan melalui perbaikan status gizi, keamanan pangan, efisiensi biaya, serta keterlibatan ekonomi lokal dalam rantai pasok.
Persoalan yang sama berlaku bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan koperasi dalam jumlah besar tidak otomatis menciptakan kekuatan ekonomi baru apabila kelembagaannya tidak memiliki kelayakan usaha, kemampuan manajerial, partisipasi anggota, dan arus kas yang berkelanjutan.
Koperasi seharusnya tumbuh sebagai organisasi ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan posisi tawar anggota, bukan sekadar menjadi instrumen administratif untuk menyalurkan program pemerintah. Tanpa tata kelola dan pengawasan yang memadai, ekspansi kelembagaan justru berpotensi menambah beban pembiayaan tanpa menciptakan produktivitas yang sebanding.
Sementara itu, pembentukan Danantara membuka peluang konsolidasi pengelolaan aset dan investasi strategis negara. Namun, konsentrasi pengelolaan aset publik membutuhkan transparansi, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan yang mampu mencegah konflik kepentingan dan keputusan investasi yang tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi.
Di sinilah persoalan efektivitas kebijakan menjadi semakin penting. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran besar untuk menciptakan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi keberhasilan pembangunan baru terlihat ketika pengeluaran tersebut menghasilkan produktivitas, kapasitas produksi, dan penerimaan ekonomi yang berkelanjutan.
Investasi Besar dan Ujian Transformasi Ekonomi 2027
Pemerintah mencatat realisasi investasi selama Oktober 2024 hingga September 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan sebanyak 5.485.944 orang. Dari keseluruhan investasi tersebut, penanaman modal dalam negeri mencapai Rp1.998,7 triliun, sedangkan penanaman modal asing sebesar Rp1.924,5 triliun.
Distribusi investasi juga memperlihatkan perkembangan menarik karena wilayah luar Jawa memperoleh 51,8 persen dari keseluruhan realisasi, sementara Jawa menerima 48,2 persen.
Perkembangan ini menunjukkan adanya peluang memperluas pusat pertumbuhan ekonomi, meskipun pemerataan nilai investasi belum otomatis mencerminkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sepanjang Januari–September 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun atau sekitar 31,2 persen dari total investasi pada periode tersebut. Sektor mineral masih mendominasi dengan nilai Rp335,1 triliun, terutama melalui pengolahan nikel, bauksit, besi baja, dan tembaga.
Besarnya investasi hilirisasi menunjukkan keberlanjutan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. Namun, keberhasilan industrialisasi tidak cukup diukur melalui jumlah pabrik, nilai investasi, atau peningkatan ekspor hasil pengolahan.
Indonesia perlu memastikan bahwa hilirisasi menciptakan keterkaitan yang kuat dengan industri domestik, memperbesar penggunaan teknologi nasional, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Tanpa perubahan tersebut, Indonesia berisiko hanya berpindah dari pengekspor bahan mentah menjadi lokasi pengolahan yang tetap bergantung pada modal, teknologi, dan pasar luar negeri.
BPS mencatat industri pengolahan tumbuh 4,52 persen pada triwulan II-2026 dengan kontribusi sekitar 18,50 persen terhadap PDB. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penguatan manufaktur masih menjadi pekerjaan besar apabila pemerintah ingin membawa perekonomian menuju pertumbuhan yang lebih tinggi.
Persoalan industrialisasi juga berkaitan erat dengan ketahanan energi. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, dalam evaluasi yang dipublikasikan Bisnis Indonesia pada 20 Oktober 2026, menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo sudah konsisten dengan agenda swasembada energi, tetapi keberhasilannya masih berada pada tahap pembangunan kapasitas dan pengurangan ketergantungan impor.
Menurut Syafruddin, Indonesia masih menghadapi kebutuhan impor minyak mentah, LPG, dan sebagian BBM yang cukup besar. Peningkatan produksi minyak menuju target satu juta barel per hari juga membutuhkan investasi, eksplorasi, penguasaan teknologi, dan waktu.
Ia mengingatkan bahwa capaian dua tahun pertama belum dapat diperlakukan sebagai keberhasilan akhir swasembada energi. Perluasan biodiesel, pengembangan bioetanol, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, serta penguatan infrastruktur energi harus diikuti disiplin biaya dan peningkatan efisiensi.
Pandangan tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia: peningkatan produksi belum tentu menghasilkan kemandirian apabila ketergantungan terhadap impor, teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur pendukung belum berkurang secara signifikan.
Memasuki 2027, persoalan ini akan semakin menentukan keberhasilan pemerintahan Prabowo. Target pertumbuhan ekonomi enam persen membutuhkan peningkatan produktivitas yang lebih kuat, sementara berbagai program prioritas harus mulai memperlihatkan hasil nyata terhadap pendapatan masyarakat dan kapasitas produksi nasional.
Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan keseimbangan antara pembiayaan program prioritas dan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta transfer ke daerah harus memperoleh ruang fiskal yang memadai agar ekspansi program nasional tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki kemampuan mempertahankan pertumbuhan di tengah tekanan global. Namun, kemampuan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi telah berjalan sesuai dengan ambisi pembangunan yang dijanjikan.
Tantangan utamanya bukan sekadar memperbesar belanja negara, meningkatkan investasi, atau mempercepat realisasi program. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh instrumen tersebut mampu memperkuat produktivitas nasional, menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan riil masyarakat, serta mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap stimulus fiskal dan sumber daya eksternal.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan masyarakat dengan daya beli kuat, dunia usaha yang produktif, industri yang memiliki nilai tambah tinggi, serta keuangan negara yang sehat.
Tanpa perubahan mendasar pada keempat aspek tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko terus bergerak dalam lingkaran yang sama: negara memperbesar belanja untuk menciptakan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan itu belum cukup kuat untuk membangun kemandirian ekonomi.
Dua tahun pertama dapat menjadi periode konsolidasi kebijakan. Namun, memasuki tahun ketiga, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo seharusnya bergeser dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan menuju seberapa besar kesejahteraan yang benar-benar diciptakan. []
