Presiden bukan bicara tanpa memberi contoh. Dia mengatakan bahwa Indonesia sedang mempercepat pilot net zero emission. Antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara yang diklaim terbesar di dunia.
“Kami sedang melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 620 ribu hektare sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai empat kali lipat dibanding hutan tropis. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Antara.
Namun demikian, kalau dilihat kembali, agaknya arah pembangunan ekonomi berkelanjutan masih sangat lemah dilihat dari segi anggaran. Hal itu dapat dilihat dari postur anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2021 yang, di antaranya, tidak mencerminkan sense of crisis seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT Perubahan Iklim.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) misalnya, yang idealnya menjadi eksekutor dalam urusan ekonomi berkelanjutan, justru hanya menempati urutan 18 dalam alokasi belanja K/L tahun 2021. Posisinya hanya setingkat lebih baik dari tahun 2020 yang menempati urutan ke-19.
Bahkan dalam realisasi tahun 2020 lalu, KLHK termasuk yang penyerapannya kurang baik. Alokasi belanja sukar dibilang optimal. Urutan persentase realisasi KLHK hanya yang ke-46 dari total 85 K/L, dengan realisasi 93,94%.
Dengan menimbang pula banyak hal lain, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk ekonomi berkelanjutan belum diaktualisasi secara memadai oleh pemerintah. Ini tentu saja menggemaskan, mengingat pemerintah sendiri yang mengisyaratkan bahwa ekonomi berkelanjutan penting digalakkan demi keluar dari jerat pendapatan negara menengah.
Maka, pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih ambisius dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kalau perlu sampai ke tingkat obsesif. Ciptakan inovasi energi baru dan terbarukan, dorong aturan yang tegas tentang ekonomi berkelanjutan, terus lakukan internalisasi kesadaran kepada publik, dan lain-lain. Lewat kemauan politik yang kuat, hal itu bisa dilakukan. []
Ananta Damarjati, Redaktur Barisanco
