BUPATI Meranti, Kepulauan Riau adalah fenomena gunung es. Sejatinya banyak bupati atau walikota atau mungkin gubernur di daerah lain yang juga memiliki keluhan dan rasa ketidakadilan yang sama yang diciptakan Pemerintah Pusat.
Muhammad Adil, adalah sosok yang berani menyampaikan unek-unek sekaligus kritiknya kepada Pemerintah Pusat lewat
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman dalam sebuah rapat koordinasi di Pekanbaru.
Pernyataan kontroversial dalam video berdurasi 1 menit 55 detik dan beberapa kali mengabaikan peringatan moderator, Muhammad Adil menjadi viral. Dalam hitungan menit sudah mendapat perhatian Pemerinh Pusat.
Pernyataan Muhammad Adil terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebutnya tidak adil. Bupati yang juga beberapa kali beseteru dengan Gubernur Kepri ini mempermasalahkan banyaknya dana dari ladang minyak yang disedot ke pusat sementara Meranti tetap sebagai kelompok daerah yang mendapat sebutan nista: termiskin.
“Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan,” semprot Adil.
Nah, yang membuat Kemenkeu panas pernyataan keras Adil soal setan dan iblis. “Ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat,” kata Adil.
Kementerian Keuangan lewat Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo langsung bereaksi lewat video akun Twitter-nya. Intinya meminta Adil memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Prastowo juga menyindir Adil yang tidak adil.
Bukan malah simpati yang datang kepada Prastowo, justru netizen merisaknya. Dukungan justru didapat Adil. Adil menjadi simbol publik sebagai wujud ketidakadilan Pemerintah Pusat kepada daerah.
Adil sendiri merespons pernyataan Yustinus dan menyatakan tidak akan meminta maaf. Adil selain memiliki alasan substantif juga memiliki alasan diksi.
Adil menyebut ungkapannya yang membuat berang elite Jakarta bukan sebagai pernyataan tetapi pertanyaan. Memang kalau dicermati rekamannya terlihat sebuah pertanyaan. Tepatnya pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak harus dijawab langsung. Cukup dirasakan atau cukup diresapi sebagai bagian dari instrospeksi.
Alasan Adil tidak harus minta maaf memang sudah tepat. Karena pertanyaan retoris maka Kemenkeu menjawabnya harus dengan dialog atau kebijakan.
Alasan Adil tidak harus meminta maaf ke Kemenkeu juga dikonfirmasi oleh pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Persis dengan pertanyaan retoris saat acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakorida) Kementerian Keuangan, Selasa (13/12/2022).
Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengatakan godaan untuk korupsi seringkali tak sejalan dengan dimana orang tersebut bekerja. Karena peluang untuk tetap korupsi selalu ada.
“Itu jadi bukti kalau mencanangkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan berstatus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK – WBBM), terus tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikan hati kita,” tanyanya.
Jadi, memang tak perlu Bupati Muhammad Adil meminta maaf karena Sri Mulyani juga mengakui ada anak buahnya yang kerap tergoda Tuyul dan Setan. [rif]
