BARISAN.CO – Krisis pandemi covid-19 terus berlanjut bahkan setelah covid-19 itu sendiri berakhir menjadi endemi. Sebelumnya, dua negara mengalami krisis ekonomi dan politik, yakni Pakistan dan Sri Lanka. Apakah ada ancaman krisis ekonomi di Indonesia dalam satu atau dua tahun ke depan?
Pertanyaan tersebut dilontarkan Prof. Dr. Didik J Rachbini dalam Diskusi Forum Guru Besar Insan Cinta dengan tema Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Krisis, Minggu (17/7/2022) malam.
Hal ini karena publik dikejutkan dengan kasus antri makanan di negara adidaya Amerika Serikat. Menurut Didik perlu kajian dari indikasi-indikasinya. Setidaknya ada 5 indikasi masalah yang terus berkelindan dalam ekonomi Indonesia.
Masalah pertama, Didik menuturkan krisis covid 19 dan dampaknya yang ternyata tidak berhenti setelah krisis berhenti. Dampaknya terus ada setelah covid-19-nya berhenti. Berbeda dengan krisis ekonomi yang berhenti ketika inflasi telah reda, masalah supplai selesai, Perbankan sudah bisa memberikan kredit lagi.
“Tetapi krisis Indonesia multi dimensi, paling tidak ada 2 dimensi yakni Kesehatan dan Ekonomi. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Maka seharusnya pemerintah tidak boleh abai terhadap dampak dari krisis Covid ini,” terang Rektor Univeristas Paramadina ini.
Didik melanjutkan masalah kedua yakni kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Presiden dulu mengatakan ekonomi untuk tumbuh 7 persen. Ini lupakan saja karena mustahil terwujud.
“Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen seperti sekarang masih menjadi tanda tanya karena pengaruh krisis global yang sudah memakan korban, Sri Lanka dan Pakistan,” sambungnya.
Dalam dua periode pemerintahan ini tidak tidak usah berharap ekonomi tumbuh 7 persen seperti janji kampanye, tidak akan sampai ke tingkat itu.
“Dalam keadaan tidak krisis saja 2014-2019 pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak seperti yang dijanjikan, apalagi ketika terjadi krisis,” tegas Didik
Sedangkan masalah ketiga, menurut ekonom senior ini adalah adalah krisis harga pangan dan energi.
“Di Amerika saat ini inflasi mulai tinggi dan sudah mulai ada antrian makanan. Makanan cukup, tetapi harganya tidak lagi terjangkau. Dalam ekonomi itu diartikan kondisi mulai sedikit chaos,” terangnya.
Mengapa hal itu tidak atau belum terjadi di Indonesia? Pemerintah Indonesia kini menyiram subsidi besar-besaran dan mencegah semua kemungkinan inflasi dengan mengorbankan apa saja sumber daya, menguras APBN, dan berutang besar.
“Cara kebijakan yang sembrono seperti ini berbahaya dan akan menjadi bom waktu di masa mendatang. Bebannya akan ditimpakan pada presiden yang akan datang. Presiden mendatang akan mendapat beban yang sangat berat dari warisan sekarang,” jelas Didik.
Persoalan keempat yakni ada utang yang sangat besar dan defisit dalam setahun Rp1,000 triliun. Utang satu tahun sebesar Rp1,500 triliun, yang berarti hal itu lebih besar dari pendapatan pajak dari seluruh rakyat Indonesia.
“Mengapa bisa terjadi? karena tidak ada check and balance; Parlemen 82 persen dikuasai partai pendukung pemerintah. Tidak ada yang berani untuk mengontrol,” ujar Ekonom Senior INDEF ini.
Didik mengatakan saat krisis semestinya anggaran lebih dikendalikan. Ketika krisis, orang seharusnya menghemat, tidak kemana-mana dulu. Bisa terjadi ada pemotongan anggaran. Potongan itulah yang dimasukkan dalam anggaran PEN. tetapi sekarang yang terjadi dipotong pun tidak, tetapi anggaran PEN sudah Rp700 triliun.
“Masalah kelima, adanya kesenjangan sosial. Apakah Indonesia akan mengalami nasib seperti Srilanka dan Pakistan? Dari segi ekonomi pasti berbeda. Indonesia 1 triliun US dollar PDB, Srilanka hanya ber PDB 80 miliar USD,” tuturnya.
