Selain itu, gebrakan Risma dengan mengintensifkan praktik politik populisme sebagai investasi politik Risma ke depan. Atau bakal melempangkan jalan bagi aktor atau figur lain yang akan dimajukan partai politik pengusung Risma untuk melawan Anies di Pemilu Serentak 2024. Dalam situasi politik unpredicable dan penuh turbulensi, biasanya akan ada penumpang gelap (dark rider) atau political rent seeking yang menarik kepentingan pribadi dan kelompok politik tertentu. Baik dilakukan secara by design, maupun secara pragmatis.
Pada jangka pendek, dampak langkah Risma akan terbaca jelang Pilkada DKI 2022, apalagi jika jadi dilaksanakan pada 2022 sebagaimana diisyaratkan pada RUU Pemilu yang akan dibahas oleh DPR. Tetapi jika tetap mengacu UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati yang mendesain Pilkada DKI dilaksanakan serentak pada Pemilu 2024 bersamaan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, manuver Risma tersebut baru akan berdampak dan tercermati secara empirik pada jelang dan Pemilu Serentak 2024.
Kepemimpinan Anies
Sebagai gubernur dan sekaligus dikenal sebagai seorang intelektual ternama dan humanis, Anies pasti sudah membaca dan memahami konstelasi dan konfigurasi politik semacam ini. Namun nampaknya Anies akan lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai gubernur, dan menyelesaikan problem pokok yang dihadapi Jakarta saat ini. Yakni: mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 dan melanjutkan program strategis atau unggulan lainnya di sekitar dua tahun terakhir masa jabatannya.
Meminjam pisau analisis Herbert Feit, Anies lebih cocok menerapkan apa yang oleh Feit disebut dengan style kepemimpinan administratif maker. Paradigma kepemimpinan Anies khususnya dalam proses pengambilan kebijakan dan program strategis Jakarta kini dan ke depan, selalu bertumpu kepada kekuatan rasionalitas dan konsepsional yang didukung data-data berbasis ilmiah dan empirik yang valid dan realiable, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut ditunjukkan saat Anies pada 29 Maret 2020 mengusulkan lock down bagi Jakarta guna menghadapi wabah Covid-19 namun sayang tidak digubris oleh pemerintah pusat. Dampaknya pandemi di Jakarta dan Indonesia berkepanjangan hingga saat ini. Jika usulan lock down diamini, mungkin pandemi Covid-19 di Jakarta serta imbasnya ke berbagai wilayah di Indonesia tidak seperti saat ini.
Penghargaan lain diperoleh Anies dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) karena dinilai sebagai pemerintah daerah dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparansi belanja pengadaan; penghargaan predikat WTP dari BPK untuk tiga tahun berturut-turut, penghargaan Provinsi Terinovatif dari Kemendagri, penghargaan Kota Peduli HAM, Gubernur Terpopuler di Media Digital 2020 pada dalam acara Anugerah Humas Indonesia, bersama Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, Anies terpilih sebagai pimpinan dewan pengarah dalam organisasi C-40 Cities, dan lain sebagainya.
Perspektif Komunikasi
Kenapa berbagai ekspresi nyata dari kepemimpinan Risma ketika menjabat Walikota Surabaya dan kini menapaki karir sebagai Mensos, menarik perhatian media khususnya media on line dan sebagian menjadi viral serta berakibat mempengaruhi opini publik? Sementara kepemimpinan Anies yang banyak menuai prestasi, terlihat kurang menarik perhatian media dan jarang viral. Sehingga mengalami defisit untuk diketahui publik? Jawabannya bisa dicermati dari berbagai perspektif.
