Barisan.co
  • Beranda
  • Opini
  • Analisis
    • Esai
    • Analisis Awalil
    • Perspektif
  • Kolom
  • Khazanah
  • Lifestyle
  • Sosok
  • Sastra
  • Barisan Tv Network
    • Barisan Tv
    • Awalil Rizky
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Terkini

Apakah Paham Kebangsaan Bisa Ditentukan dari TWK dalam 2 Jam?

:: Redaksi Barisan.co
17 Agustus 2021
dalam Terkini
Apakah Paham Kebangsaan Bisa Ditentukan dari TWK dalam 2 Jam?

Ilustrasi: Musyawarah Indonesia

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

BARISAN.CO – Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menjadi topik hangat yang dibicarakan rakyat Indonesia. TWK ini bertujuan sebagai asesmen dalam proses peralihan status pegawai KPK  menjadi aparatur sipil Negara (ASN). 

Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pegawai yang tak lolos TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada pimpinan masing-masing. Tetapi, proses pelaksanaan TWK ini menimbulkan pro dan kontra dari banyak pihak. Lantaran banyaknya kejanggalan dalam proses hingga materi pertanyaan dalam TWK ini.

Dalam Serial Webinar Musyawarah Indonesia pada hari Kamis (12/08/2021) lalu, yang bertajuk “Meneguhkan Jiwa Bangsa Pada Generasi Digital”, Tata Khoiriyah selaku pegawai KPK menceritakan pengalamannya dalam mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan ini. 

Tata merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang masuk ke golongan tidak memenuhi syarat sebagai pegawai KPK. Mereka yang tergolong tidak memenuhi syarat ini diharuskan memaknai apa arti kebangsaan sebenarnya. TWK pada KPK ternyata sangat berbeda dengan TWK yang dilaksankan pada tes CPNS lain.

BACAJUGA

Pidato Jokowi

‘Saya Bukan Pak Lurah’, Mencermati Warna Pidato Agustusan Jokowi

16 Agustus 2023
Quotes hari kemerdekaan

25 Quotes Hari Kemerdekaan, Sambut HUT Ke-78 RI

8 Agustus 2023

TWK yang Tata ikuti menggunakan metode indeks moderasi bernegara yang biasa digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Tes ini terbilang cukup langka digunakan oleh instansi lain selain KPK. Indikator TWK berdasarkan UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintahan yang sah. 

Namun menurut Tata, penafsiran dari indikator tersebut diterjemahkan menjadi pertanyaan yang sangat sempit. Misalnya, ada beberapa soal yang mempertanyakan “apakah semua Cina itu sama?” dan “Kebijakan apa dari pemerintah yang tidak anda setujui?” Bahkan ada pertanyaan mengenai orientasi seksual yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam TWK ini. Tentu timbul tanda tanya bagi Tata dan rekannya mengenai relevansi pertanyaan tersebut dengan konsep dari Pancasila dan NKRI.

Tata melanjutkan dalam memaknai arti kebangsaan bukan merupakan hal yang stagnan nilainya, tetapi ada proses yang terus menerus. Nilai kebangsaan Indonesia bisa dibilang proses pencari yang berketidaksudahan dan harus dialami setiap Warga Negara Indonesia. 

“Pencarian nilai kebangsaan ini tidak memutuskan dengan ikatan masa lalu sebagai warga negara. Kita memiliki banyak ikatan sejarah dengan peristiwa lampau pada sejarah Indonesia,” ujarnya.  

Dari setiap peristiwa tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda, tentu akan ada beragam pandangan dari generasi milenial yang membaca sejarah melalui beragam sumber, baik di internet maupun buku-buku sejarah. 

Ketika keberagaman pandangan ini tidak diterima oleh lembaga negara, akan timbul pertanyaan mengenai ideologi seperti apa yang diterima oleh lembaga negara di Indonesia? 

Tata pun menceritakan kembali mengenai salah satu pernyataan yang diterima olehnya ketika mengikuti TWK. Tata ditanya mengenai “Bagaimana pandangan kamu terhadap keturunan 65 yang menduduki jabatan publik yang strategis?”

“Sepanjang mempunyai komitmen terhadap Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Pemerintahan yang sah, kenapa tidak diberi kesempatan?” jawab Tata kepada pihak yang mewawancarai Tata.

Jawaban tersebut tidak diterima oleh asesor yang menilai pegawai KPK. Hal ini menyebabkan Tata berpikir kalau yang bisa diterima sebagai pegawai KPK adalah yang memiliki ideologi sepaham dengan pemerintah yang berkuasa.

“Hal ini sangat berbahaya, karena orang-orang yang berbeda pandangan dan mempunyai pandangan kritis akhirnya tidak punya ruang yang cukup leluasa ketika masuk di lembaga pemerintahan,” Jelas Tata.

Tata juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan hasil dari Tes Wawasan Kebangsaan. Seharusnya hasil TWK itu merupakan hak Tata sebagai peserta tes tersebut. Tata dan rekan-rekannya pun hanya bisa mengira-ngira dari pertanyaaan apa saja yang dijawab menyebabkan dirinya tidak lolos TWK.

“Kita tidak dapat masuk ketika kita berada di ruang pandangan yang berbeda dengan asesor. Padahal bisa saja asesor yang satu dengan asesor yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Akhirnya pemaknaan tentang kebangsaan, tentang Pancasila, tentang NKRI menjadi sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dikerangkeng apabila jawabannya X maka jawabannya harus Y. Tidak semudah itu kita menjawab konteks kebangsaan hari ini harus sesuai dengan buku resmi yang tersedia,” simpul Tata. []

Sumber: Rifqi Hauzan
Editor: Yusnaeni
Topik: #kebangsaan#nasionalisme#pahamkebangsaan17 agustushari kemerdekaanPelemahan KPKTWKUUD 1945
Bagikan1Tweet1Send
Redaksi Barisan.co

Redaksi Barisan.co

Media Opini Indonesia

POS LAINNYA

Pengamanan Zat Adiktif
Terkini

Organisasi Kesehatan Dukung Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan, Berharap Presiden Jokowi dan Menkes Bersikap Tegas

7 Desember 2023
SAP Insights Ungkap Peningkatan Investasi di Indonesia
Ekonomi

SAP Insights Ungkap Peningkatan Investasi di Indonesia pada Solusi Teknologi, Bisnis Berkelanjutan Dorong Pertumbuhan

5 Desember 2023
Rasio Kecakupan Modal Perbankan Meningkat, Hingga Penyaluran Kredit Menurun: Apa yang Dikhawatirkan oleh Perbankan?
Ekonomi

Rasio Kecakupan Modal Perbankan Meningkat, Hingga Penyaluran Kredit Menurun: Apa yang Dikhawatirkan oleh Perbankan?

4 Desember 2023
Lesunya Penyaluran Kredit Oleh Perbankan, Turut Megintervensi Pelemahan Pertumbuhan DPK dan Uang Beredar M2
Ekonomi

Lesunya Penyaluran Kredit Oleh Perbankan, Turut Megintervensi Pelemahan Pertumbuhan DPK dan Uang Beredar M2

4 Desember 2023
penonton Piala Dunia U-17
Olahraga

Jumlah Penonton Piala Dunia U-17 Lampaui Target FIFA, Rerata 11.000 Orang di Setiap Pertandingan

3 Desember 2023
jubir muda timnas amin
Terkini

Pelajar SMA Jadi Jubir Muda Timnas AMIN, Apa yang Menarik dari Sosok Kemal dan Azril Ini

1 Desember 2023
Lainnya
Selanjutnya
Penggunaan Air Bersih Tak Dibatasi, Pakar Hidrologi Justru Ingatkan Ancaman Pencemaran

Begini Saran Ahli Hidrologi Hadapi Fenomena Penurunan Permukaan Tanah

Disrupsi Globalisasi pada Generasi Muda Indonesia

Disrupsi Globalisasi pada Generasi Muda Indonesia

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

Memperkuat Masyarakat Sipil
Berita

Memperkuat Masyarakat Sipil, Ketua PIEC: Upaya Memelihara Demokrasi

:: Redaksi Barisan.co
7 Desember 2023

Memperkuat Masyarakat Sipil

Selengkapnya
QolaQ Foundation

Era Baru Proteksi Kesehatan dan Jiwa, QolaQ Foundation Hadirkan Platform Mutual Aid Inklusif Berbasis Web3 Pertama di Indonesia

7 Desember 2023
Pengamanan Zat Adiktif

Organisasi Kesehatan Dukung Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan, Berharap Presiden Jokowi dan Menkes Bersikap Tegas

7 Desember 2023
Butet Dilarang Bicara Politik di TIM, Jangan Sampai Anies yang Disalahkan

Butet Dilarang Bicara Politik di TIM, Jangan Sampai Anies yang Disalahkan

7 Desember 2023
Serangan Udara

Serangan Udara

7 Desember 2023
alissa wahid pemilu 2024

Alissa Wahid Soroti Pemilu 2024, Demokrasi di Indonesia Saat ini Masih Bersifat Prosedural

7 Desember 2023
Respons Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atas Kampanye Anies di Kalimantan Selatan

Respons Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atas Kampanye Anies di Kalimantan Selatan

6 Desember 2023
Lainnya

SOROTAN

Butet Dilarang Bicara Politik di TIM, Jangan Sampai Anies yang Disalahkan
Opini

Butet Dilarang Bicara Politik di TIM, Jangan Sampai Anies yang Disalahkan

:: Yayat R Cipasang
7 Desember 2023

Butet baru sekira tiga bulan jadi "oposisi" sudah mengeluh dan berkeluh-kesah. PENGAKUAN budayawan Butet Kartaredjasa soal dirinya dilarang bicara politik...

Selengkapnya
Kereta Penglaju, Anies Baswedan dan Ignasius Jonan

Kereta Penglaju, Anies Baswedan dan Ignasius Jonan

6 Desember 2023
Makan Malam Imajinatif Anies Baswedan

Makan Malam Imajinatif Anies Baswedan

5 Desember 2023
Apakabar Kang Emil, Erick Thohir dan Sandi Uno?

Apakabar Kang Emil, Erick Thohir dan Sandi Uno?

3 Desember 2023
Pemimpin Karbitan dan Kaderisasi Pemimpin

Pemimpin Karbitan dan Kaderisasi Pemimpin

1 Desember 2023
Horeee…PDIP Jadi Oposisi

Food Estate, Proyek Gagal yang Bakal Dilanjutkan Prabowo

29 November 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Beranda
  • Opini
  • Analisis
    • Esai
    • Analisis Awalil
    • Perspektif
  • Kolom
  • Khazanah
  • Lifestyle
  • Sosok
  • Sastra
  • Barisan Tv Network
    • Barisan Tv
    • Awalil Rizky

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang