Ketika keberagaman pandangan ini tidak diterima oleh lembaga negara, akan timbul pertanyaan mengenai ideologi seperti apa yang diterima oleh lembaga negara di Indonesia?
Tata pun menceritakan kembali mengenai salah satu pernyataan yang diterima olehnya ketika mengikuti TWK. Tata ditanya mengenai “Bagaimana pandangan kamu terhadap keturunan 65 yang menduduki jabatan publik yang strategis?”
“Sepanjang mempunyai komitmen terhadap Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Pemerintahan yang sah, kenapa tidak diberi kesempatan?” jawab Tata kepada pihak yang mewawancarai Tata.
Jawaban tersebut tidak diterima oleh asesor yang menilai pegawai KPK. Hal ini menyebabkan Tata berpikir kalau yang bisa diterima sebagai pegawai KPK adalah yang memiliki ideologi sepaham dengan pemerintah yang berkuasa.
“Hal ini sangat berbahaya, karena orang-orang yang berbeda pandangan dan mempunyai pandangan kritis akhirnya tidak punya ruang yang cukup leluasa ketika masuk di lembaga pemerintahan,” Jelas Tata.
Tata juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan hasil dari Tes Wawasan Kebangsaan. Seharusnya hasil TWK itu merupakan hak Tata sebagai peserta tes tersebut. Tata dan rekan-rekannya pun hanya bisa mengira-ngira dari pertanyaaan apa saja yang dijawab menyebabkan dirinya tidak lolos TWK.
“Kita tidak dapat masuk ketika kita berada di ruang pandangan yang berbeda dengan asesor. Padahal bisa saja asesor yang satu dengan asesor yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Akhirnya pemaknaan tentang kebangsaan, tentang Pancasila, tentang NKRI menjadi sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dikerangkeng apabila jawabannya X maka jawabannya harus Y. Tidak semudah itu kita menjawab konteks kebangsaan hari ini harus sesuai dengan buku resmi yang tersedia,” simpul Tata. []