Dengan penanganan yang lebih terarah, kata Farouk, maka sebetulnya pemerintah tak perlu mengeluarkan larangan mubazir sebagaimana diambil oleh Mendagri. Kebijakan ini menurutnya hanya akan meneruskan terpuruknya pertumbuhan ekonomi yang sudah terjungkal di kuartal tiga tahun 2021.
“Kebijakan histeria seperti PPKM Darurat & kebijakan sertifikat vaksin (KSV) ini senyatanya tidak tepat. Apalagi kebijakan ini (KSV) bertentangan dengan otonomi kesehatan individu yang diatur dlm UU No. 36 Tahun 2009, di mana setiap tindak kesehatan harusnya disetujui oleh warga atau yang dikenal dengan informed consent,” kata Farouk Alwyni.
Dalam pada itu, sudah banyak masyarakat menyuarakan keberatannya terhadap aturan yang dinilai telah merampas hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi orang banyak ini.
Namun alih-alih mendengarkan keluhan mereka, Farouk menyayangkan para pemegang kebijakan justru terkesan masih menganggap dirinya sebagai entitas yang paling tahu cara memperbaiki keadaan.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih sensitif dan menyadari kesulitan hidup masyarakat banyak akibat berbagai kebijakan penanganan Covid-19 yang diambilnya.
Tanpa sensitivitas dan kerendahan hati, kata Farouk, pemerintah hanya akan mendapati bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus memburuk, dan pihak yang paling menanggung persoalan ini akhirnya adalah masyarakat menengah ke bawah.
“Tanpa strategi penanganan yang baik, yang memperhatikan focused protection, maka akan terus berlanjut kesulitan ekonomi yang diderita masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit pada akhirnya akan menimbulkan persoalan pula bagi kesehatan masyarakat, bukan sekadar Covid-19, tetapi juga berbagai penyakit lainnya,” pungkas alumni program MBA Birmingham University ini. [dmr]
