Awalil menilai hal inilah yang membuat kebanyakan masyarakat merasa data-data atas klaim pencapaian pemerintah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang kini dialami.
Seperti misalnya dalam klaim turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara persentase memang sedikit menurun dari 5,94 persen di 2014 menjadi 5,32 persen di 2023, namun secara target tingkat ini masih jauh dari RPJMN, yakni 3,9 persen di 2024.
Selama sepuluh tahun terakhir, TPT tidak pernah mencapai target di tiap tahunnya.
“Lalu secara jumlah, pengangguran masih bertahan cukup besar, bahkan bertambah selama era pemerintahan Jokowi. Ini mengindikasikan penciptaan lapangan kerja hanya setara tambahan angkatan kerja,” imbuhnya.
“Begitu pula dengan klaim perbaikan terhadap ketimpangan,” tambah Awalil.
“Indeks Gini era Jokowi memang sedikit membaik, walaupun kondisinya sekarang masih di bawah era sebelum reformasi. Namun dari indikator lain yang mengukur ketimpangan bukan dari pengeluaran tetapi harta kekayaan, kita bisa melihat misalnya ketimpangan simpanan masyarakat yang diukur dari Dana Pihak Ketiga (DPK) ini meningkat semakin jauh di era Jokowi,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, rekening dengan dana di bawah Rp100 juta yang jumlahnya mencapai 569,37 juta rekening per April 2024 totalnya bernilai Rp1.053 triliun, atau naik 78 persen dari Oktober 2014.
Sedangkan rekening dengan dana lebih dari Rp5 miliar, yang jumlahnya hanya 137.603 rekening, nilainya mencapai Rp4.628 triliun atau naik semakin jauh 154 persen.
“Pertumbuhan kekayaan kelas atas jauh lebih tinggi dibandingkan kelas bawah yang membuat ketimpangan hartanya semakin melebar menjauh,” katanya.
Awalil juga menyebutkan selain dari target-target RPJMN yang sebenarnya tidak terpenuhi, banyak pula klaim keberhasilan pemerintah yang bertentangan dengan data pemerintah lain yang berkorelasi terhadap pencapaian tersebut.
“Misalkan dalam data nilai aset jalan, irigasi, bendungan, dan jaringan yang nyatanya cenderung menurun setelah direvaluasi di tahun 2019. Opini utang pemerintah besar karena dipakai untuk infrastruktur tak didukung oleh data ini. Ironisnya, data mengenai panjang jalan yang tergolong Rusak Berat inilah yang bertambah pada era Jokowi.” lanjutnya.
Begitu pula dengan kebermanfaatan dari hal-hal yang digolongkan sebagai pencapaian oleh pemerintah.
Awalil menilai pembangunan seharusnya tidak dinilai dari berapa jumlah proyek yang selesai, namun dari seberapa besar ukuran manfaatnya.
“Contohnya dengan klaim pencapaian pembangunan dari banyaknya jumlah bandara yang diresmikan, namun dari datanya justru kenaikan jumlah penumpang angkutan udara era Jokowi lebih rendah dari era presiden sebelumnya. Sama dengan pelabuhan. Banyak pelabuhan diresmikan, namun nyatanya data barang yang dimuat atau untuk ekspor lebih rendah dari tahun 2014. Berbalik dengan data barang yang dibongkar atau impor lebih banyak. Jadi secara kebermanfaatan, banyaknya pelabuhan yang dibuat selama ini lebih banyak berdampak pada keperluan impor dibandingkan ekspor,” ucapnya.
