Menurut ahli hidrologi, Yanto Ph.D, banjir di Jakarta terjadi karena faktor hujan yang cukup merata.
BARISAN.CO – Banjir kembali melanda Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki beragam program pengendalian banjir.
Termasuk ruang limpah sungai yang baru saja diresmikan pada Kamis (6/10/2022).
Ahli hidrologi Universitas Jenderal Soedirman, Yanto Ph.D mengatakan, dengan topografi yang ada, banjir adalah fenomena alamiah bagi wilayah Jakarta.
Menurutnya, ditambah dengan laju pembangunan yang tinggi dan alih fungsi lahan sehingga potensi banjir pasti meningkat.
“Banjir dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi faktor hujan yang cukup merata. BMKG memprediksi awal musim hujan di hampir separuh wilayah Indonesia maju mulai bulan September dengan kurang lebih seperempat wilayah Indonesia mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari kondisi normal,” kata Yanto pada Barisanco, Jumat (7/10/2022).
Dia menambahkan, perubahan iklim juga memiliki peran besar, termasuk banjir di Jakarta.
Meski demikian, Yanto menuturkan, faktor pengelolaan wilayah yang baik menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko banjir.
“Pemerintah di wilayah hulu, misal Bogor punya kewajiban untuk menjaga daerah resapan agar debit banjir bisa diminimalisir. Sedangkan pemerintah di wilayah hilir wajib mengendalikan penurunan muka air banjir dan genangan dengan cepat dan juga menyiapkan peringatan dini banjir agar masyarakat lebih waspada,” tambahnya.
Dengan demikian, bisa dikatakan, untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta, wilayah hulu perlu mengambil bagian.
Selama 5 tahun terakhir, Yanto berpendapat, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan telah berupaya mengendalikan banjir, baik bersifat fisik maupun non-fisik.
Dia mengambil contoh pembangunan teknologi pemesanan air, seperti sumur resapan dan biopori, pembangunan tampungan air seperti danau, situ, dan embung dalam upaya menjaga kawasan hijau dan mengendalikan penurunan muka tanah.
“Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya tersebut. Misal, pembangunan sumur resapan dilaksanakan secara masif, banyak danau dan situ dibangun di beberapa wilayah DKI Jakarta, pembangunan taman hijau dan terakhir keluarnya peraturan tentang zona bebas air tanah untuk mengurangi laju penurunan tanah,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah waktu 5 tahun tidak cukup untuk mengatasi banjir di Jakarta? Yanto menjawab, tidak.
“Lima tahun pasti tidak cukup untuk membuat Jakarta bebas banjir. Yang penting adalah program penangan banjir harus menjadi prioritas bagi Pemprov Jakarta,” jelasnya.
Namun, Yanto tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah menahun ini.
“Tergantung dari biaya yang dialokasikan. Itu juga harus ada keinginan dari pemimpinnya, kalau tidak, ya susah,” pungkasnya. [dmr]