Sejauh mana proses rehabilitasi sudah berjalan? Saat ini, cukup banyak lembaga pemerintah yang diberi amanah menyelematkan mangrove. Ada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), KLHK, KKP, dan pemerintah daerah. Belakangan, lembaga-lembaga itu dihimpun di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam praktik untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, ditetapkan bahwa mangrove kritis yang berada di dalam kawasan hutan menjadi tanggung jawab KLHK. Sementara yang berada di luar hutan menjadi tanggung jawab KKP.
Pemerintah menggelontorkan total sekitar Rp1,5 triliun anggaran untuk rehabilitasi mangrove. Sebagian besarnya digunakan untuk pembibitan dan penanaman. Dikutip dari Antara, Kepala BGRM Hartono mengatakan rehabilitasi tahun 2021 ini berfokus pada area sekitar 83 ribu hektare di 9 provinsi: Sumut, Bangka Belitung, Kepri, Riau, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua, dan Papua Barat.
Jelas bahwa upaya tersebut wajib direalisasikan. Sebab, kita terus berkejar-kejaran dengan kenyataan bahwa luas mangrove Indonesia dilaporkan menyusut 52 ribu hektare setiap tahunnya.
Apalagi, keberadaan mangrove erat kaitannya dengan pertahanan menghadapi abrasi maupun tsunami. Mangrove juga menyimpan keanekaragaman hayati dalam ekosistemnya. Selain itu, seperti sudah disebutkan, hutan bakau menjadi penyerap karbon dioksida (carbon dioxide sink) yang sangat besar.
Berdasarkan penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR), hutan mangrove Indonesia mampu menyimpan lima kali karbon lebih banyak per hektare dibandingkan dengan hutan tropis dataran tinggi.
Pada akhirnya, ketika banyak upaya Indonesia menurunkan emisi 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 bisa dikatakan lambat, memusatkan perhatian pada mangrove boleh jadi adalah solusi paling cepat memenuhi janji tersebut. []
