BARISAN.CO – Belanja negara terealisasi sebesar Rp2.590 triliun atau terserap 94,5% dari pagunya yang Rp2.739 triliun. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers secara daring, Rabu (06/01/2020) tentang realisasi sementara APBN 2020.
Khusus belanja Pemerintah Pusat dilaporkan terealisasi sebesar 92,5%. Sedangkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 99,8%, atau hampir seluruhnya terserap. Sri Mulyani pun memberi apresiasi khusus tentang serapan TKDD ini.
Persentase serapan belanja APBN 2020 memang relatif baik. Termasuk yang cukup optimal selama era pemerintahan Presiden Jokowi. Sedikit lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai 95,57%. Namun lebih baik dari tahun 2015-2017.
Dilihat dari jenisnya pada belanja pemerintah pusat, hanya belanja pegawai yang serapannya kurang dari 100%. Realisasi jenis belanja yang melampaui rencana antara lain adalah: belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Hampir seluruh kelebihan tersebut terkait dengan belanja mitigasi covid-19 dan program pemulihan ekonomi atas dampaknya.
Pergeseran jenis belanja APBN 2020 memang dimungkinkan selama tidak melampaui atau mengacu pada keseluruhan pagu. Dan masih terkait dengan program dan organisasi yang membelanjakannya. Perpres No.72/2020 telah mengalokasikan jenis belanja lain-lain, yang memberi cukup ruang untuk digeser ke jenis lainnya. Realisasi belanja lain-lain pun kemudian hanya terealisasi sebesar 26,5%.
Keseluruhan belanja negara dinilai Menteri Keuangan telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja negara diklaim sangat efektif untuk membantu: penanganan covid-19, menahan laju pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi dampak kenaikan kemiskinan dan pengangguran.
Meski demikian, laporan yang sama menyajikan realisasi sementara program pemulihan ekonomi (PEN) yang tidak terlalu menggembirakan. Realisasi PEN sebesar Rp579,78 triliun atau hanya 83,4% dari pagunya yang Rp695,2 triliun.
Rincian dari persentase serapan PEN adalah sebagai berikut: Kesehatan sebesar (72,54%), Perlindungan Sosial (108,10%), Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (62,76%), Dukungan UMKM (91,07%), Pembiayaan Korporasi (113,37%), dan Insentif Usaha (46,53%). []
Kontributor: Awalil Rizky
Editor: Lukni An Nairi