BARISAN.CO – Pakar ekonomi Prof Didik J Rachbini menganggap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakkan biaya adalah skandal besar dan tidak perlu dilanjutkan. Terlebih, pihak China sebagai investor telah melimpahkan biaya pembengkakkan kepada pemerintah Indonesia.
Rektor Universitas Paramadina ini meminta DPR perlu bangun dari tidurnya, dan bentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap skandal ini secara terang benderang.
“Ya, ini skandal besar. Dan, DPR harus bergerak, jalankan fungsi kontrolnya. Jangan hanya jadi ‘pajangan’. Sejak 2020 dan 2021, DPR sudah jadi ‘pajangan’ karena tidak bisa lagi menentukan anggaran, sekarang waktunya untuk bangkit dong. Bentuk pansus kereta cepat China,” tegas Prof Didik kepada wartawan Rabu (3/8/2022).
Dia pun berharap, pemerintah tidak gampang-gampang menuruti kemauan China untuk menggelontorkan dana tambanhan untuk menalangi bengkaknya biaya atau cost overrun proyek kereta cepat China sebesar US$1,9 miliar.
“Sebaiknya enggak usah dituruti (China). Ini biayanya nambah-nambah terus. Emangnya APBN itu sungai, airnya mengalir terus,” ungkapnya.
Didik menyebut proyek kereta cepat China jakarta-Bandung yang digarap konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), adalah proyek mengada-ada yang dipeunuhi skandal.
Saat perencanaan, ada menteri yang ngotot untuk melaksanakan proyek ini, namun adapula yang menolak.
“Ini jelas ada skandal. Menhubnya kan sudah tidak mau dulu, Pak Jonan,” kata pendiri INDEF itu.
Biaya Kereta Cepat yang Membengkak
Melansir dari kumparan, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak. Pemerintah akhirnya menyiapkan utang untuk menambal lonjakan biaya proyek infrastruktur hasil kerja sama dengan China itu.
Mengacu perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB itu mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan dana untuk menambal proyek ini akan dilakukan lewat konsorsium pemegang saham maupun lewat loan atau utang. Sebesar 25 persen dari biaya tambahan itu ditanggung konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China.
“Rp 4 triliun di konsorsium BUMN Indonesia, Rp 3 triliun BUMN China. Sisanya loan dari KCJB. Nanti yang 75 persen kita akan cari, cari dari perbankan mana, dari China atau dari mana. Ini tetap B to B, ini penyertaan modal negara,” kata Arya kepada wartawan, Rabu (3/8/2022). [rif]