Risiko perang lanjut Eisha, akan dapat berdampak pada kenaikan harga minyak bumi yang diperkirakan meningkat mencapai lebih dari $100/barrel (the price of Brent oil) (February 24th, 2022). Sementara harga bahan bakar minyak meningkat di AS dan Eropa sebesar 30%.
“Jika konflik berkepanjangan, akan berdampak terhadap global supply chain. Supply chain saat ini telah mengalami hambatan logistik akibat Covid-19 yang memicu kenaikan harga komoditas,” imbuhnya.
Menurut Eisha jika supply komoditas dan logistik pengiriman terhambat, serta infrastruktur utama, seperti Pelabuhan di area Black Sea rusak akibat perang. Maka negara maju dapat memberikan sanksi banned atas komoditas Rusia. Hal itu pasti akan memperburuk harga komoditas.
Terkait dampak terhadap Indonesia Eisya menyatakan akan memperlambat pemulihan ekonomi, terutama Emerging market.
Sementara itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Universitas Paramadina, A. Khoirul Umam, Ph.D menyatakan bahwa faktor utama yang patut diantisipasi adalah pentingnya mengelola fungsi diplomasi dan komunikasi politik, dalam konteks bilateral maupun multilateral antar-negara.
“Utamanya dalam konteks relasi yang telah memiliki akar sejarah konflik masa lalu yang panjang,” lanjutnya.
Umam berpesan untuk lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam bias kalkulasi kepentingan strategis.
“Dalam konteks ini, kejernihan menimbang dan mengkalkulasikan strategi pencapaian kepentingan nasional, sangat ditentukan oleh kompleksitas aktor yang terlibat,” imbuh Umam.
Tingginya kepercayaan diri Ukraina dalam menghadapi Rusia tentu tidak lepas dari ekosistem kekuatan yang mengelilinginya. Keterlibatan NATO dan juga Amerika Serikat sendiri yang menjanjikan aliansi dukungan pertahanan yang kuat sebagai back up kekuatan.
“Ada sejumlah kekuatan besar yang sedang berusaha mengonsolidasikan kekuatan mereka di kawasan Indo-Pasifik. Upaya konsolidasi kekuatan itu salah satunya ditandai oleh hadirnya deklarasi pakta pertahanan Australia, United Kingdom dan United States of America (AUKUS) pada September 2021 lalu,” ujarnya.
Indonesia menurut Umam, harus mengantisipasi perluasan konflik agar ancaman instabilitas ini tidak berpindah ke kawasan Asia Tenggara.
“Di sinilah, teori perdamaian demokrasi yang meyakini bahwa perdamaian kawasan akan lebih mudah dicapai ketika masing-masing negara menjalankan sistem demokrasi yang sehat dan transparan. Kembali menemukan justifikasi dan relevansinya dalam konteks teori maupun praktik hubungan internasional,” pungkasnya. [Luk]