Peresmian Danantara sebagai super holding BUMN menuai sorotan, dengan ekonom menekankan perlunya transparansi dan kewaspadaan terhadap risiko investasi yang digambarkan seolah tanpa cela.
BARISAN.CO – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).
Dalam acara tersebut, Prabowo didampingi dua mantan presiden, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Badan ini digadang-gadang menjadi super holding BUMN yang akan mengelola investasi dengan dana kelolaan mencapai belasan ribu triliun rupiah.
Namun, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai informasi mengenai peran dan mekanisme kerja Danantara masih belum jelas.
Menurutnya, pidato Presiden lebih menonjolkan potensi besar dana yang akan dikelola, tanpa menyoroti risiko investasi yang ada.
“Investasi selalu memiliki risiko rugi dan kehilangan. Tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai keuntungan. Namun, pidato Presiden seolah menjanjikan bahwa Danantara akan menghimpun dan menginvestasikan dana ke banyak proyek tanpa risiko,” ujar Awalil.
Ia juga menyoroti dua fungsi utama Danantara, yakni sebagai holding investasi dan holding operasional. Sebagai holding investasi, Danantara akan menempatkan dana dalam saham atau obligasi tanpa mengendalikan operasional, yang risikonya bergantung pada pasar surat berharga.
Sementara itu, sebagai holding operasional, Danantara akan terlibat langsung dalam pengelolaan proyek, yang meskipun berpotensi menghasilkan imbal balik tinggi, juga membawa risiko yang lebih besar.
Selain itu, Awalil menyoroti perlunya kejelasan dalam pengelolaan laba BUMN yang akan dikonsolidasikan ke Danantara.
“Selama ini, laba BUMN sebagian masuk ke APBN sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perlu diperjelas bagaimana mekanisme perhitungan dan dampaknya terhadap keuangan negara,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam keterlibatan dana asing, terutama terkait skema leveraging aset yang dikelola Danantara untuk menarik investor.
“Seolah ada jaminan karena Danantara memiliki aset besar. Namun, tanpa aturan yang jelas, ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Awalil.
Mengenai efisiensi yang dijanjikan dalam proyek-proyek yang dikelola Danantara, Awalil menyebut bahwa efisiensi hanya akan tercapai jika proyek dijalankan secara profesional dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Ia mempertanyakan apakah proyek-proyek yang dikelola Danantara akan benar-benar menguntungkan rakyat, seperti dalam penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM.
Di tengah tantangan fiskal dan efisiensi APBN, Awalil menekankan pentingnya kejelasan hubungan antara Danantara dan keuangan negara.
