“Apakah nantinya BUMN akan menjadi milik Danantara, sementara Danantara tetap milik negara? Ini harus dipastikan, termasuk pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat hukum lainnya,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, ia mengingatkan kasus 1MDB di Malaysia, yang menunjukkan bagaimana super holding semacam ini bisa menjadi ladang penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik.
“Yang paling krusial adalah wewenang tokoh politik dalam pengelolaan Danantara. Harus dipastikan bahwa badan ini tetap berorientasi pada bisnis, bukan kepentingan politik,” pungkasnya. []
