Mengapa lembaga dengan anggaran terbesar ketiga negara masih menerima insentif Rp7,07 miliar per hari dari program sosial MBG?
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai program sosial untuk rakyat. Namun ketika Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membangun 1.179 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), muncul pertanyaan mendasar: di mana sebenarnya posisi Polri dalam desain fiskal negara?
Apakah semata sebagai pelaksana pelayanan publik, atau sebagai institusi dengan ekspansi fungsi yang semakin luas?
Melalui Kepala Divisi Humas, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, Polri menjelaskan bahwa pendanaan SPPG bersumber dari dana koperasi kepolisian daerah dan resor, pinjaman bank Himbara, serta kerja sama dengan Yayasan Kemala Bhayangkari.
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 244 Tahun 2025, setiap dapur MBG yang memenuhi standar berhak atas insentif Rp6 juta per hari operasional. Dengan 1.179 dapur, Polri berpotensi menerima insentif sekitar Rp7,07 miliar per hari.
Jika beroperasi penuh selama 30 hari, jumlahnya mencapai Rp212,22 miliar per bulan, atau kurang lebih Rp2,58 triliun per tahun.
Angka Rp2,58 triliun per tahun bukan jumlah kecil. Nilainya mendekati total anggaran beberapa kementerian teknis. Meski secara regulatif disebut sebagai dana operasional, bukan “laba”, tetap saja ini merupakan arus dana publik dalam skala besar yang dikelola oleh institusi bersenjata negara.
Sementara itu, anggaran Polri sendiri terus meningkat setiap tahun. Pada 2021 sebesar Rp102,24 triliun, naik menjadi Rp114,24 triliun (2022), Rp119,85 triliun (2023), Rp136,56 triliun (2024), Rp138,54 triliun (2025), dan mencapai Rp146,66 triliun dalam RAPBN 2026. Secara historis, tren anggaran ini stabil meningkat tanpa penurunan.
Dalam struktur APBN, Polri konsisten berada di tiga besar kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar. Pada 2026, alokasi tersebut terbagi ke lima program utama: modernisasi sarana-prasarana Rp52,74 triliun; dukungan manajemen Rp73,09 triliun; pemeliharaan kamtibmas Rp14,92 triliun; penyelidikan dan penyidikan Rp3,64 triliun; serta peningkatan profesionalisme SDM Rp1,26 triliun.
Komposisi ini menunjukkan porsi terbesar masih terkonsentrasi pada dukungan manajemen dan modernisasi, sementara peningkatan kualitas SDM dan fungsi penegakan hukum relatif lebih kecil secara nominal.
Di sisi lain, Polri juga dibebani target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target tersebut dinaikkan dari Rp13,03 triliun menjadi Rp16 triliun. Sumber utamanya berasal dari layanan administrasi lalu lintas seperti penerbitan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB.
Pertanyaannya sederhana: ketika target PNBP dinaikkan menjadi Rp16 triliun, siapa yang pada akhirnya membayar? Jawabannya adalah masyarakat pengguna layanan.
Dapur MBG memang bukan sumber PNBP dan bukan unit bisnis komersial. Namun pada saat yang sama, Polri menerima insentif miliaran rupiah per hari dari program sosial, tetap berada dalam jajaran institusi dengan anggaran terbesar negara, dan masih dituntut menghasilkan PNBP belasan triliun yang bersumber dari kewajiban administratif rakyat.
Di sinilah letak problematikanya.
Negara membiayai Polri dalam skala sangat besar melalui APBN. Polri juga menerima arus dana operasional signifikan dari program sosial. Namun untuk menopang penerimaan negara, Polri tetap dibebani target PNBP yang secara langsung berasal dari masyarakat.
Kombinasi antara anggaran besar, insentif operasional tambahan, dan target penerimaan tinggi dalam satu institusi menuntut transparansi serta pengawasan yang jauh lebih ketat.
Tanpa tata kelola yang akuntabel, tekanan terhadap optimalisasi penerimaan berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi rakyat—baik melalui tarif resmi maupun praktik tidak resmi.
Ini bukan soal menolak program MBG, dan bukan pula menolak penguatan institusi kepolisian. Yang dipertanyakan adalah konsistensi desain fiskal dan prinsip akuntabilitasnya. Apakah struktur pembiayaan seperti ini sehat dalam jangka panjang? Ataukah kita sedang membangun model penerimaan berlapis, di mana rakyat menjadi sumber dana dari berbagai pintu sekaligus?
Karena pada akhirnya, setiap angka dalam APBN selalu bermuara pada satu pihak: rakyat.
Hidup rakyat. []
