TAHUN 2021 adalah tahun istimewa bagi warga India beragama Hindu di Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah Indonesia merdeka, warga Hindu India mendapatkan kesempatan libur di Hari Deepavali atau festival cahaya. Deepavali, sama juga dengan Dipavali, Thi Wali, Depawali, atau Diwali. Memang ada penyebutan yang berbeda-beda, tapi artinya sama.
Secara resmi Anies Baswedan menyampaikan Seruan Gubernur Nomor 14 tahun 2021. Seruan tersebut berisi permintaan kepada pimpinan perusahaan, kantor, lembaga, atau badan swasta untuk memberikan kesempatan libur bagi umat Hindu untuk memperingati Hari Raya Deepavali. Seruan tersebut tentu terasa istimewa, karena baru pertama kali kesempatan diberikan oleh pejabat publik di Jakarta. Bahkan sepertinya baru pertama di Indonesia.
“Memberikan kesempatan bagi umat Hindu etnis India di Provinsi DKI Jakarta untuk memperingati Hari Raya Deepavali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” begitu isi Sergub yang diteken Anies 2 November 2021.
Peringatan Deepavali, ibarat Lebaran bagi umat Muslim dan Natal bagi umat Kristiani. Jadi terbayang bagaimana gembiranya umat Hindu India mendapatkan kesempatan ini. Sebagai warga yang jumlahnya kecil atau minoritas, jelas kebijakan tersebut membuktikan bahwa Anies Baswedan benar-benar menerapkan kesetaraan bagi seluruh umat beragama di Jakarta.
Setahu saya, belum pernah ada pejabat publik di Indonesia yang menerapkan kebijakan serupa. Padahal, warga India tidak hanya tinggal di Jakarta saja. Warga India, sama dengan warga dari suku dan ras lainnya, tinggal di berbagai kota dan wilayah di Indonesia.
Bahkan setahu saya, pejabat di Sumut dan Medan pun belum menerapkan kebijakan serupa. Padahal, warga India di Medan jumlahnya besar. Kita tahu, di Medan ada Kampung Madras yang biasa disebut Little India. Banyak sekali warga India tinggal di daerah tersebut.
Kembali kepada kebijakan Anies, kesetaraan tidak hanya didapatkan oleh warga Hindu India. Warga Hindu Bali pun mendapatkan kesempatan yang sama. Tempo hari, saya mendapatkan kabar tentang kesulitan warga Hindu Bali yang tinggal di Jakarta untuk melakukan kremasi. Sebab, biaya kreamasi cukup mahal.
Bagi mereka yang mampu, biasanya memilih membaya jenazah keluarganya ke Bali untuk proses kremasi. Tentu biaya yang diperlukan sangat besar. Sementara bila harus melakukan kremasi oleh pihak swasta, biayanya juga mahal. Padahal bila jenazah tidak dikremasi, mereka tidak bisa melakukan ngaben.
Warga Hindu Bali pun lantas curhat kepada Anies Baswedan mengenai masalah tersebut dan mengusulkan mesin kremasi kepada Anies Baswedan selaku Gubernur. Anies kemudian mengabulkan permintaan tersebut dengan pengadaan mesin kremasi modern untuk umat Hindu Bali di Jakarta.
