BARISAN.CO – Sangat mengejutkan ketika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat secara permanen Letnan Jenderal (Pur) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto. Pemecatan ini berarti menghabisi karier profesional sang jenderal. Apalah jadinya kecerdasan, keahlian, dan penemuan bila tidak bisa dipraktikkan.
Pemecatan Terawan diketahui wartawan dari surat edaran berkop surat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang diterima Sabtu (26/3/2022).
Sontak, pemecatan Terawan mengundang reaksi penyesalan dari sejumlah anggota Komisi IX DPR. Anggota Komisi IX DPR dari Partaonan Daulay menyayangka keputusan IDI yang memecat Terawan padahal mantan Menteri Kesehatan itu dianggap salah satu dokter terbaik di Indonesia.
“Sebagai dokter dan anggota TNI, banyak prestasi yang sudah ditorehkan. Bahkan tidak berlebihan bila disebut bahwa RSPAD menjadi salah satu rumah sakit besar yang berkualitas baik berkat tangan dingin dokter Terawan,” ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional ini.
Partaonan mengaku sempat terkejut membaca berita pemecatan Terawan. “Muktamar semestinya dijadikan sebagai wadah konsolidasi dan silaturrahim dalam merajut persatuan. Kok ini malah dijadikan sebagai wadah pemecatan. Permanen lagi. Ini kan aneh ya?” kata Partaonan.
Menyikapi persoalan ini, Partaonan, meminta Kementerian Kesehatan mengambil tindakan. “Kementerian kesehatan harus memfasilitasi pertemuan IDI dengan Terawan. Berbagai persoalan dan isu yang beredar harus diselesaikan melalui dialog yang baik, semua masalah diharapkan dapat selesai,” ujar anggota DPR dari Sumatra Utara ini.
Dalam pemahaman Partaonan, memang selama ini Terawan dipersoalkan mengenai terapinya yang sangat terkenal seperti Cuci Otak atau Digital Substraction Angiography (DSA) dan Vaksin Nusantara. Justru yang dipermasalahkan itu manfaatnya nyata dan pajak elite negeri ini yang menjadi pasien Terawan.
“Saya dan keluarga adalah pasien langsung Terawan yang mencoba kedua hal itu. Setelah di-DSA, rasanya tidak ada masalah,” ujar Partaonan.
“Bahkan, ada perasaan lega dan enak. Begitu juga Vaksin Nusantara. Setelah divaksin, alhamdulillah tidak ada masalah. Sejauh ini, kami baik-baik saja,” Partaonan, meyakinkan.
Partaonan menyatakan, Terawan bekerja sangat profesional. Setiap pasien ditangani secara profesional. Bahkan, sebelum DSA harus mengikuti sejumlah test dan berkonsultasi dengan beberapa dokter lain.
“Saya kira, baru di Indonesia ini ada seorang dokter profesional yang dipecat. Tidak tanggung-tanggung, yang dipecat itu adalah seorang dokter berpangkat Letnan Jenderal dan pernah memimpin RSPAD bertahun-tahun lamanya,” kata Partaonan.
“Bahkan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI,” tambahnya.
Menurut Partaonan, pemecatan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini bisa menjadi preseden buruk ke depan. “Dikhawatirkan akan menyusul lagi pemecatan-pemecatan berikut dengan berbagai alasan lain,” katanya.
“Bagaimana tidak? Mantan menteri kesehatan saja bisa dipecat? Apalagi yang lain. Menteri kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, tidak boleh tinggal diam. Mohon ini difasilitasi dan didamaikan. Itu pasti lebih baik bagi semua,” saran Partaonan.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Handoyo juga menyesalkan pemecatan Terawan yang disebutnya sebagai drama.
“Drama pemecatan ini telah membuat masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi IDI sebagai wadah tunggal organisasi profesi. Dan konflik ini sebagai momentum untuk mendorong percepatan amandemen UU Praktek Kedokteran,” kata Handoyo.
