“Bunga utang kini menjadi komponen belanja terbesar, mengalahkan belanja pegawai dan belanja modal,” ujarnya.
Terkait program prioritas baru seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), ekonom tersebut menilai kebijakan ini terburu-buru dan belum memperhitungkan kapasitas fiskal.
Bahkan disebutkan bahwa dana desa berpotensi digunakan sebagai jaminan jika program ini dibiayai oleh pinjaman bank, sebuah langkah yang dinilai berisiko tinggi terhadap otonomi dan pembangunan daerah.
Ia mengingatkan bahwa situasi fiskal saat ini menunjukkan adanya “sense of crisis” yang seharusnya disadari oleh pemerintah.
Alih-alih memberikan narasi optimis yang tidak berdasar, pemerintah diminta untuk jujur mengakui kesulitan keuangan dan mengajak masyarakat serta DPR untuk bersama-sama mencari solusi.
“Kesulitan fiskal ini bukan semata persoalan pemerintah, tapi cermin dari kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya mengakhiri.
Pandangan ini diharapkan dapat menjadi pembanding dalam memahami kondisi fiskal riil di lapangan, serta mendorong DPR dan publik untuk lebih kritis terhadap narasi kebijakan fiskal pemerintah. []
Video Selengkapnya:
