Keterlambatan rilis laporan APBN menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor dan memicu spekulasi tentang kondisi fiskal Indonesia.
BARISAN.CO – Kementerian Keuangan hingga awal Maret 2025 belum juga merilis laporan kinerja APBN edisi Februari yang seharusnya memuat data keuangan negara hingga Januari 2025.
Keterlambatan ini dinilai tidak lazim dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg dan Kompas.
Menurut laporan Bloomberg yang dirilis pada 6 Maret 2025, belum adanya publikasi APBNKita berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan fluktuasi di pasar keuangan.
Rupiah yang sebelumnya menguat hingga di bawah Rp16.300 per dolar AS kembali melemah ke kisaran Rp16.325 per dolar AS.
Selain itu, harga obligasi negara juga mengalami tekanan dengan meningkatnya imbal hasil, yang mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Secara historis, laporan APBNKita edisi Februari yang menyajikan data hingga Januari biasanya dipublikasikan dalam dua hingga tiga pekan setelah akhir bulan.
Namun, hingga awal Maret, dokumen tersebut belum dirilis, menandai keterlambatan yang jarang terjadi.
Bahkan, laporan APBN Januari yang berisi realisasi keuangan tahun 2024 juga belum diterbitkan secara resmi, meskipun sebelumnya telah dipaparkan secara verbal oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya.
Keterlambatan ini memunculkan spekulasi di kalangan pelaku pasar mengenai kemungkinan adanya tekanan terhadap penerimaan negara.
Bloomberg mengutip pernyataan analis yang mengaitkan isu ini dengan implementasi sistem perpajakan baru, CoreTax, yang kemungkinan berdampak pada penurunan penerimaan pajak.
Ditjen Pajak sendiri mengakui adanya gangguan dalam penerapan sistem baru ini, yang dapat menyebabkan pencatatan penerimaan negara menjadi kurang optimal.
Dari sisi pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami penurunan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
Pada pekan saat Badan Pengelola Investasi (BPI) diluncurkan pada 24 Februari, IHSG turun hingga 7,83% dalam seminggu, mencerminkan ketidakpastian yang dirasakan investor.
Sementara itu, imbal hasil obligasi negara mengalami kenaikan akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap transparansi dan kebijakan fiskal pemerintah.
Jurubicara Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa keterlambatan rilis laporan APBN disebabkan oleh jadwal kerja yang padat.
Namun, alasan ini dinilai kurang meyakinkan, mengingat laporan APBN edisi Januari juga belum dipublikasikan dalam bentuk dokumen resmi.
Dalam lelang surat utang terbaru, Kementerian Keuangan diketahui menjual obligasi di atas target indikatif meskipun minat investor terhadap lelang cenderung lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan pemerintah untuk mengamankan pembiayaan fiskal di tengah ketidakpastian pasar.
Kompas dalam laporannya pada 7 Maret 2025 juga menyoroti keterlambatan rilis APBN sebagai hal yang tidak biasa, terutama karena sejak Desember 2017, laporan ini telah dipublikasikan secara rutin setiap bulan.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di bawah pemerintahan Prabowo kini menjadi sorotan, dengan para investor dan pelaku pasar menunggu kejelasan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan.
Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, turut memberikan pandangannya terkait keterlambatan rilis APBN.
Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan masalah dalam penerimaan negara atau pengelolaan fiskal yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
“Keterlambatan ini cukup mengkhawatirkan karena bisa mencerminkan adanya tekanan fiskal yang belum terselesaikan. Selain itu, ketidaktepatan waktu dalam transparansi laporan keuangan negara dapat mengurangi kepercayaan investor,” ujarnya, Sabtu (08/03/2025).
Ketidakpastian ini dinilai dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan laporan APBN edisi Februari dan Januari akan dirilis, sementara pasar terus memantau perkembangan kebijakan fiskal Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. []
