Menurutnya, semua penguasa pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk tidak menghendaki pers yang benar-benar bebas karena merasa tidak nyaman ketika media menyuarakan realitas di lapangan secara jujur.
Ia mengingatkan publik pada peristiwa Malari tahun 1974 di masa Presiden Soeharto, di mana 12 media dibredel karena memberitakan kerusuhan yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Bahkan situasi serupa terasa kembali terjadi saat ini.
“Kebebasan pers tidak hanya diperjuangkan oleh insan pers, tapi juga oleh masyarakat sipil. Itu yang terjadi pada tahun 1998. Tanpa pers yang bebas, tidak akan ada pemerintahan yang baik (good governance)” ujarnya.
Budi juga menyinggung bagaimana Tempo dan media lainnya pernah ditutup pada tahun 1994 karena pemberitaan yang dianggap mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun berkat tekanan dari mahasiswa dan masyarakat sipil, Tempo akhirnya kembali terbit pada 1998.
Dalam refleksinya terhadap pemerintahan saat ini, Budi menilai bahwa kebutuhan akan pers yang bebas semakin mendesak, mengingat pemerintahan yang terbentuk saat ini berangkat dari proses politik yang menyakiti konstitusi, sehingga peran media sebagai pengawas kekuasaan menjadi sangat penting.
Ia juga mengungkapkan bahwa ruang-ruang publik untuk menyuarakan pandangan berbeda dalam pembentukan kebijakan semakin menyempit.
Hal itu, menurutnya, terlihat dari merapatnya PDIP ke lingkaran kekuasaan dan penggunaan platform oleh negara untuk membungkam kritik, salah satunya dengan mendegradasi suara-suara oposisi, sebagaimana yang terjadi saat isu Taliban KPK mencuat pada 2019.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, Budi menyoroti kasus Nazaruddin di era Presiden SBY, yang mengkorupsi proyek laboratorium kesehatan dan sektor pendidikan.
Tempo, menurutnya, turut andil mengungkap berbagai pelanggaran tersebut sebagai bagian dari komitmennya terhadap kebenaran dan keadilan.
“Ruang redaksi harus diberikan kebebasan penuh untuk menentukan arah dan kebijakan editorialnya. Apalagi di tengah tantangan ekonomi dan tekanan politik yang makin kuat. Beruntung, di Tempo kami tetap menjaga nilai-nilai idealisme jurnalisme” tegas Budi.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang tengah menghadapi tekanan berat, baik dari faktor eksternal maupun dinamika internal, meskipun pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas.
Menurut Wijayanto, perekonomian fiskal tahun ini mengalami tekanan signifikan, tercermin dari penurunan sebesar 16,7% pada kuartal pertama dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
