BARISAN.CO – Sejak tahun lalu, World Trade Organization (WTO) telah berembuk membahas peluang penghapusan sementara akan hak paten agar harga vaksin lebih terjangkau dan pemerataan di negara miskin. Meski begitu, hingga kini baru vaksin Astrazeneca yang dilepas hak patennya oleh penemunya, Sarah Gilbert.
Koalisi Civil Society 20 (C20) dalam rilisnya menyebut penyebab ketimpangan akses vaksin dan obat-obatan di level internasional yang menyebabkan kegagalan penanganan COVID-19 di negara berkembang tidak lepas dari akar permasalahannya yaitu adanya penguasaan dan monopoli perusahaan farmasi besar atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) vaksin COVID-19.
“Sejak awal pandemi, perusahaan farmasi global terus mengadopsi pendekatan business as usual, baik dengan mempertahankan kontrol ketat atas hak kekayaan intelektual mereka atau dengan mengejar keuntungan besar penjualan vaksin dan obat-obatan dan mengesampingkan nilai kemanusiaan di tengah pandemi,” isi rilis tersebut yang disebarkan ke media.
Rilis tersebut menambahkan terlebih hampir seluruh produk kesehatan dalam penanganan COVID-19, seperti alat tes, diagnostik, masker, obat-obatan, vaksin, dan ventilator dilindungi dalam hak paten, rahasia dagang, dan desain industri yang diatur dalam perjanjian HAKI (TRIPS Agreement) pada WTO. Komitmen negara-negara maju yang belum kuat memperparah pendistribusian vaksin dengan adil, terutama ke negara-negara miskin dan berkembang.
Rudjimin selaku Koordinator Penanganan Sengketa Perdagangan dan Kekayaan Intelektual di Direktorat Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (PKKI), Kementerian Luar Negeri RI menyebut per Juni 2021 hanya 1,4% (vaksin) yang dikirim ke Afrika, yang 2,4% ke negara lain yang berpendapatan rendah.
“Sisanya negara maju. Bisa dikatakan 94 dari 100 penduduk negara maju sudah divaksinasi. Sehingga boleh dikatakan keseimbangan (vaksin) tuh jomplang,” sebut Rudjimin.
Ketimpangan Vaksin, AS Raup Untung
Di tengah ketimpangan vaksin di negara-negara miskin, Amerika Serikat merencanakan dosis vaksin ketiga. Pemerintahan Biden pun dikecam.
Mengutip Bloomberg, ahli vaksin Universitas Witwatersrand Johannesburg, Shabir Madhi mengatakan tidak ada bukti jika dosis booster diperlukan demi melindungi penyakit parah di masa mendatang.
Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador memberikan sindiran kepada negara-negara kaya. Andres menyampaikan wajar jika perusahaan farmasi ingin meningkatkan konsumsi vaksin, dan dunia perlu memperoleh vaksin yang diperlukan, dan menetapkan kebijakan yang melindungi orang, bukan kebijakan perdangan atau komersial.
Dilansir dari Financial Times, pada awal Agustus lalu, harga vaksin Pfizer kini naik 4 Euro dari 15,50 Euro menjadi 19,50 Euro dan vaksin Moderna dari 19 Euro menjadi 25,50 Euro dalam kontrak pasokan terbaru ke Uni Eropa. Harga tersebut merupakan harga satu dosis vaksin. Dominasi pasar berpenghasilan tinggi akan membuat Pfizer mencapai penjualan US$56 miliar sedangkan Moderna US$30 miliar.
Melihat angka tersebut, tentu banyak yang membayangkan jika negara miskin masih kesulitan mendapatkan akses vaksin, kecuali menunggu bantuan. Maka, tak heran jika langkah negara-negara yang ingin booster termasuk Amerika menimbulkan kecaman di tengah ketimpangan saat ini. [rif]
