Jawa Barat menempati peringkat pertama dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak secara nasional.
Oleh: Lukni Maulana
(Pengkaji Sosial-Ekonomi dan Transformasi Digital)
SEPANJANG Januari hingga Juni 2025, Indonesia kembali diguncang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data resmi dari Satudata Kemnaker, tercatat 42.385 pekerja terkena PHK.
Angka ini mengalami lonjakan sebesar 32,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (32.064 pekerja). Lonjakan ini bukan hanya angka statistik, melainkan representasi dari wajah ketidakpastian ekonomi yang dialami oleh ribuan keluarga di seluruh Indonesia.
Namun yang paling menarik untuk dicermati adalah pola geografis dari gelombang PHK ini yakni dominasi provinsi-provinsi tertentu yang seakan menjadi episentrum kehilangan pekerjaan.
Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan 22.671 kasus PHK. Sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi di banyak wilayah, namun sekaligus menjadi sektor paling rentan ketika terjadi penyesuaian pasar global atau pelemahan daya beli dalam negeri.
Tidak semua provinsi terdampak secara merata. Data Juni 2025 mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat berada di posisi teratas dengan 460 pekerja terkena PHK, disusul Kalimantan Selatan (181), Daerah Istimewa Yogyakarta (176), Jawa Tengah (151), Banten (138), dan DKI Jakarta (122).
Keenam provinsi ini mencerminkan simpul utama konsentrasi industri dan padatnya tenaga kerja sektor manufaktur dan jasa.
Yang perlu dicermati bukan hanya angka absolutnya, tetapi bagaimana PHK menyebar secara regional dan mencerminkan ketahanan struktural yang berbeda-beda.
Jawa Barat, dengan keunggulan industri manufaktur dan kawasan industri terbesar di Indonesia, menyimpan risiko tinggi ketika terjadi guncangan rantai pasok atau efisiensi tenaga kerja.
Provinsi ini telah lama menjadi magnet investasi, tetapi kurang tangguh ketika gelombang digitalisasi dan otomasi memukul sektor padat karya.
Kalimantan Selatan, meskipun tidak sebesar Jawa Barat, mencatat angka tinggi karena tergantung pada sektor pertambangan dan turunan industrinya yang kini tengah tertekan harga global.
Sementara itu, DIY dan Jawa Tengah memperlihatkan sisi lain dari ekonomi yang rapuh. DIY selama ini dikenal dengan sektor pariwisata dan UMKM, yang ternyata juga terdampak dari perlambatan ekonomi domestik.
PHK di sektor jasa dan hospitality di wilayah ini menandakan bahwa krisis ketenagakerjaan tak lagi monopoli kawasan industri besar.
Jawa Tengah sendiri kerap menjadi lokasi relokasi industri dari Jawa Barat karena faktor upah yang lebih rendah.
Namun, lonjakan PHK di provinsi ini menunjukkan bahwa strategi relokasi semata tidak cukup menjamin keberlanjutan kerja tanpa perbaikan dalam kualitas SDM dan diversifikasi ekonomi.
DKI Jakarta dan Banten, yang selama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional, justru menempati posisi kelima dan keenam.
Ini bisa jadi mengindikasikan adanya strategi efisiensi yang lebih awal diterapkan atau mulai beralihnya industri ke sektor digital yang lebih ramping dan tidak menyerap tenaga kerja sebanyak sektor konvensional.
Namun tetap saja, jumlah PHK yang tercatat menunjukkan bahwa sentra ekonomi utama pun tidak imun dari krisis struktural.
Gelombang PHK ini memberikan sinyal keras bahwa transformasi digital dan restrukturisasi industri harus dibarengi dengan strategi ketenagakerjaan yang inklusif.
Indonesia tidak bisa mengandalkan pusat pertumbuhan lama semata. Diperlukan strategi pemerataan industri, pelatihan vokasi yang relevan, dan sistem perlindungan sosial yang adaptif di setiap wilayah.
Lebih dari itu, kita perlu melihat peta PHK ini sebagai “detektor ketahanan sosial-ekonomi daerah.” Provinsi yang paling rentan menjadi indikator awal perlunya intervensi pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis keberlanjutan, bukan sekadar pertumbuhan.
Karena pada akhirnya, angka PHK bukan sekadar catatan birokrasi. Di baliknya ada cerita kegamangan, kekhawatiran keluarga, dan harapan yang tertunda.
Maka dari itu, narasi gelombang PHK harus ditanggapi sebagai momen untuk membenahi sistem ketenagakerjaan nasional yang adaptif terhadap krisis dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara adil dan progresif. []
